Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima jajaran pimpinan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 17 April 2025. Dalam pertemuan yang berlangsung penuh semangat tersebut, sejumlah isu strategis di sektor infrastruktur menjadi pembahasan utama. Fokus utama pertemuan meliputi preservasi jalan nasional, peningkatan kualitas jalan daerah, penguatan sistem irigasi demi ketahanan pangan, serta penanganan masalah transportasi berat seperti truk Over Dimension and Over Loading (ODOL).
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, dalam keterangannya usai pertemuan menyampaikan bahwa Presiden Prabowo merespons dengan cepat dan tegas berbagai isu yang disampaikan. Salah satu isu prioritas adalah preservasi jalan nasional yang menjadi tulang punggung konektivitas antarwilayah di Indonesia.
“Tadi saya sampaikan soal preservasi jalan, Pak Presiden langsung menanggapi dan memerintahkan agar kemantapan jalan nasional dijamin tetap terpelihara,” ujar Lasarus.
Menurut data Komisi V, kondisi jalan nasional saat ini berada dalam tingkat kemantapan yang cukup tinggi, yakni di atas 90 persen. Namun, Lasarus menekankan pentingnya menjaga kualitas jalan tersebut secara berkelanjutan agar tidak mengalami degradasi, mengingat peran vitalnya dalam menunjang logistik, perdagangan, dan mobilitas masyarakat.
Inpres Jalan Daerah: Pemerintah Hadir untuk Daerah
Selain jalan nasional, kondisi jalan daerah menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut. Lasarus menyampaikan bahwa kemantapan jalan kabupaten saat ini masih berada di angka 40 persen, sementara jalan provinsi berada di kisaran 60 persen. Ketimpangan ini menjadi perhatian serius Presiden Prabowo, yang kemudian menginstruksikan penguatan pembangunan jalan daerah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
“Pak Presiden memerintahkan agar pembangunan jalan daerah ditangani dengan pola Inpres. Nantinya akan diterbitkan Inpres Jalan Daerah untuk memastikan jalan-jalan di daerah mendapatkan perhatian yang layak,” jelas Lasarus.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat untuk memastikan pembangunan yang adil dan merata, terutama bagi wilayah-wilayah yang selama ini masih tertinggal secara infrastruktur.
Irigasi untuk Ketahanan Pangan: Fokus pada Irigasi Sederhana
Selain isu transportasi, Komisi V juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur nasional. Dalam hal ini, pembangunan dan penyelesaian sistem irigasi di sekitar bendungan menjadi perhatian utama. Namun tidak hanya itu, irigasi untuk lahan pertanian tadah hujan pun menjadi bagian penting dari pembahasan.
Presiden Prabowo menginstruksikan agar penyelesaian irigasi—baik yang terhubung langsung dengan bendungan maupun irigasi sederhana—dipercepat. Irigasi sederhana dinilai sebagai solusi efisien yang bisa langsung dikerjakan oleh masyarakat petani tanpa menunggu proyek besar dari pemerintah pusat.
“Kami bahas irigasi yang bukan hanya bendungan, tapi juga irigasi-irigasi sawah tadah hujan yang bisa dikerjakan langsung oleh masyarakat. Ini penting untuk menjawab tantangan ketahanan pangan nasional,” tambah Lasarus.
Langkah ini sejalan dengan program pemerintah untuk mendorong kemandirian petani dan memperkuat produksi pangan lokal tanpa terlalu tergantung pada mekanisme bantuan besar dari pemerintah.
Hunian Berimbang dan UU Perumahan
Pertemuan ini juga menyentuh isu di sektor permukiman dan perumahan rakyat. Komisi V menekankan pentingnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, khususnya dalam mewujudkan konsep hunian berimbang—yaitu pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah, menengah, dan tinggi.
Presiden disebut menyambut baik diskusi tersebut dan menyampaikan komitmennya untuk memperkuat kebijakan perumahan yang inklusif, sebagai bagian dari pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan.
Penanganan Tegas ODOL: Jaga Infrastruktur dari Kerusakan
Salah satu isu penting lainnya yang dibahas adalah masalah kendaraan Over Dimension dan Over Loading (ODOL). Truk-truk dengan muatan melebihi kapasitas ini sering kali menjadi penyebab utama kerusakan jalan, bahkan jalan yang baru diperbaiki sekalipun. Komisi V melaporkan bahwa banyak infrastruktur jalan nasional tidak mampu menahan beban kendaraan ODOL yang melintasinya setiap hari.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo memerintahkan agar penanganan ODOL dilakukan secara tegas dan sistematis, dengan kerja sama antara Kementerian Perhubungan, Kepolisian, serta pemerintah daerah.
“Beban jalan yang kita bangun saat ini tidak mampu menahan muatan ODOL. Pak Presiden menilai ini harus segera diselesaikan agar infrastruktur kita tidak cepat rusak,” ujar Lasarus.
Kesimpulan: Komitmen Pemerintah untuk Infrastruktur Rakyat
Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Komisi V DPR RI menunjukkan sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif dalam menjawab persoalan strategis infrastruktur. Mulai dari jalan nasional dan daerah, sistem irigasi untuk pangan, hingga penataan transportasi berat, semua menjadi bagian dari agenda prioritas pemerintahan Prabowo.
Dengan pendekatan yang holistik, kolaboratif, dan berbasis kebijakan yang jelas, Indonesia diharapkan mampu membangun infrastruktur yang tidak hanya megah, tetapi juga bermanfaat langsung bagi rakyat, merata ke seluruh daerah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Penulis: Tim Media Konstruksi
Untuk mengetahui berita lainnya Baca di: www.mediakonstruksi.id/berita/, www.mediakonstruksi.id/info/
