Pemerintah Kota Tanjungpinang menyuarakan berbagai usulan pembangunan infrastruktur strategis dalam rapat koordinasi nasional yang membahas konsep awal desain pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Rapat yang berlangsung pada Rabu, 7 Mei 2025, di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta, dipimpin langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto serta dihadiri oleh Menteri Transmigrasi dan perwakilan kementerian terkait.
Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menjadi perwakilan utama daerah yang memaparkan langsung sejumlah rencana dan kebutuhan pembangunan. Dalam pemaparannya, Lis menekankan pentingnya perhatian khusus terhadap Tanjungpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Ia menyatakan bahwa usulan tersebut bukan semata kebutuhan lokal, tetapi juga merupakan bagian integral dari mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN), sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN dan Perpres Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Kawasan Strategis Nasional Batam-Bintan-Karimun (KSN-KPBPB BBK).
“Sebagai pusat pemerintahan provinsi, Tanjungpinang perlu dibangun dengan pendekatan berkelanjutan dan terintegrasi, sejalan dengan arah pembangunan wilayah nasional,” ujar Lis.
Usulan Prioritas Infrastruktur
Dalam forum tersebut, Lis mengusulkan sejumlah proyek prioritas yang dinilai strategis untuk mendukung konektivitas, ketahanan lingkungan, dan pengembangan pariwisata di Tanjungpinang.
Salah satu usulan utama adalah pembangunan jalan lingkar yang menghubungkan kawasan Free Trade Zone (FTZ) Tanjungpinang dan Bintan. Proyek ini mencakup pembangunan Jembatan Madong–Sungai Nyirih, Jembatan Pinang Marina–Tanjung Lanjut, serta kelanjutan penataan Jalan dan Kawasan Gurindam 12. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan mampu mempercepat arus barang, jasa, dan manusia antara dua wilayah penting tersebut.
Selain itu, perhatian serius juga diberikan pada penataan kawasan kota lama, yang merupakan salah satu pusat aktivitas masyarakat dan kawasan bersejarah. Fokus penataan meliputi penanggulangan banjir, peningkatan kualitas jalan, serta penggantian konstruksi jalan dari aspal menjadi pattern concrete yang lebih awet dan estetis, mencerminkan wajah kota yang modern namun tetap historis.
Tak kalah penting, Lis mengusulkan revitalisasi Pelabuhan Penyengat dengan pembangunan dermaga baru menuju Pulau Penyengat serta dermaga Kampung Datuk. Akses ini krusial karena Pulau Penyengat merupakan salah satu destinasi wisata sejarah utama di Tanjungpinang dan memiliki nilai budaya yang tinggi dalam sejarah Melayu.
Dorongan untuk Sektor Pariwisata
Pengembangan sektor pariwisata juga menjadi fokus dalam usulan yang disampaikan. Di antaranya, Lis mengusulkan pengembangan kawasan wisata Bukit Manuk dan revitalisasi kawasan heritage Tionghoa di Senggarang. Langkah ini diyakini dapat memperkaya destinasi wisata di Tanjungpinang serta mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif dan UMKM lokal.
Lis menekankan bahwa sektor pariwisata memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan memperkuat identitas budaya kota.
Dukungan terhadap Infrastruktur Sosial dan Permukiman
Selain proyek berskala besar, Pemerintah Kota Tanjungpinang juga mengusulkan pembangunan dan peningkatan fasilitas umum, penataan pemukiman kumuh, serta perbaikan jalan kota sebagai bagian dari penguatan fungsi kota sebagai ibu kota provinsi. Tak ketinggalan, penanggulangan banjir menjadi prioritas, mengingat letak geografis Tanjungpinang yang rentan terhadap limpahan air pasang dan curah hujan tinggi.
Tantangan yang Menghambat
Dalam kesempatan tersebut, Lis juga menyampaikan beberapa tantangan utama yang menghambat percepatan pembangunan, salah satunya adalah keterbatasan lahan produktif. Sebanyak 1.637,54 hektare lahan yang dikuasai pihak swasta telah teridentifikasi sebagai lahan terlantar pada tahun 2024. Situasi ini menimbulkan hambatan serius dalam membuka ruang untuk investasi dan pembangunan baru.
Selain persoalan lahan, Lis juga menyoroti terbatasnya anggaran daerah, khususnya dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung pariwisata. Ia berharap Pemerintah Pusat dapat menaruh perhatian lebih melalui dukungan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Harapan Sinergi Pusat dan Daerah
Menutup pemaparannya, Lis Darmansyah menyampaikan harapannya agar sinergi antara pemerintah pusat dan daerah bisa lebih diperkuat, demi memastikan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau.
“Kami berharap Pemerintah Pusat dapat mengalokasikan anggaran melalui APBN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Tanjungpinang. Kami siap menjadi mitra strategis dalam menjadikan Tanjungpinang sebagai pusat pertumbuhan baru di kawasan barat Indonesia,” tegasnya.
Usulan dari Tanjungpinang ini diharapkan menjadi bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional, mengingat posisi kota ini yang sangat strategis secara geografis dan historis dalam konteks kemaritiman dan perdagangan internasional.
Penulis: Tim Media Konstruksi
Untuk mengetahui berita lainnya Baca di: www.mediakonstruksi.id/berita/, www.mediakonstruksi.id/info/
