Pemerintah Indonesia tengah merancang langkah besar dalam memperkuat infrastruktur maritim nasional melalui program modernisasi armada dan pelabuhan. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi logistik, tetapi juga sebagai strategi jangka panjang untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi laut. Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam sambutannya di acara pembukaan Indonesia Maritime Week (IMW) yang digelar di Jakarta International Convention Center pada Senin, 26 Mei 2025.
Dalam pidatonya, AHY menekankan pentingnya pendekatan kreatif, berkelanjutan, dan berbasis pembiayaan yang tepat dalam merealisasikan rencana modernisasi tersebut. Menurutnya, meskipun terdapat inisiatif seperti pelabuhan hijau di Teluk Lamong, secara umum sektor maritim Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan sektor transportasi darat, khususnya dalam aspek dekarbonisasi. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang besar untuk melakukan transformasi.
“Transportasi maritim hingga kini masih tertinggal dalam hal dekarbonisasi dibanding transportasi darat. Meskipun proyek seperti pelabuhan hijau di Teluk Lamong menjanjikan, masih banyak yang perlu kita benahi,” ujar AHY di hadapan para pelaku industri dan pemangku kepentingan sektor maritim.
AHY juga mengajak seluruh peserta IMW dan stakeholder lainnya untuk bersama-sama mengatasi tantangan modernisasi armada, khususnya kapal-kapal tua yang menyumbang emisi tinggi. Ia menekankan pentingnya membangun infrastruktur pelabuhan yang ramah lingkungan dalam skala yang sesuai dengan kebutuhan nasional.
Salah satu hal yang menjadi sorotan utama dalam strategi pemerintah adalah perlunya restrukturisasi fundamental terhadap ekosistem pembiayaan di sektor maritim. Menurut AHY, tanpa dukungan pembiayaan yang inovatif dan fleksibel, transformasi ini akan sulit diwujudkan. Karena itu, pemerintah mendorong pengembangan skema pembiayaan hijau dengan bunga rendah, serta model kemitraan seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Kita harus mengembangkan satu skema pembiayaan hijau dengan suku bunga yang rendah. Kedua, model-model yang melibatkan KPBU. Ketiga, perhatian untuk fasilitas maritim yang secara potensial didukung oleh sovereign funds,” jelasnya.
AHY juga mengkritisi terbatasnya instrumen pembiayaan jangka panjang di sektor perkapalan Indonesia. Di negara-negara dengan hub maritim global, kapal-kapal biasanya mendapat akses pendanaan dengan jangka waktu antara 50 hingga 70 tahun. Hal ini sangat kontras dengan kondisi di dalam negeri, di mana pemilik kapal kerap harus mengandalkan pinjaman komersial berbiaya tinggi, yang tidak sesuai dengan karakteristik investasi jangka panjang dalam industri ini.
Namun, ada harapan besar. AHY menegaskan bahwa pelaku industri maritim di Indonesia sudah menunjukkan kesiapan untuk berkolaborasi dengan lembaga keuangan, termasuk lembaga pembiayaan internasional, dalam mewujudkan masa depan maritim nasional yang lebih hijau dan berdaya saing.
Tak hanya armada kapal, pelabuhan juga harus mengikuti perkembangan teknologi ramah lingkungan. Dalam rencana modernisasi ini, pelabuhan-pelabuhan di Indonesia nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas bahan bakar hijau dan sistem logistik pintar (smart logistics). Hal ini penting untuk mendukung operasional kapal-kapal hijau secara menyeluruh.
“Negara-negara ASEAN lainnya, bahkan China, sudah melangkah jauh dalam hal ini. Kita tidak boleh tertinggal. Kita juga akan memprioritaskan pengembangan pelabuhan di wilayah timur Indonesia, seperti Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara, guna menurunkan biaya logistik dan meningkatkan aksesibilitas,” ujar AHY.
Pengembangan pelabuhan di kawasan timur ini dipandang sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antardaerah dan memastikan integrasi nasional. Menurut AHY, investasi di sektor ini bukan hanya soal efisiensi transportasi, melainkan juga merupakan bagian dari upaya membuka potensi ekonomi daerah terpencil serta memastikan bahwa seluruh wilayah Indonesia dapat merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi secara merata.
“Investasi ini sangat penting, bukan hanya untuk integrasi nasional, tapi juga untuk membuka potensi ekonomi dan memastikan tidak ada pulau yang tertinggal,” tambahnya.
Komitmen pemerintah dalam membenahi sektor maritim sejalan dengan tren global dalam mewujudkan transportasi yang lebih berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat, sinergi lintas sektor, dan dukungan kebijakan fiskal yang mendukung, Indonesia berpeluang besar untuk menjadi pemain utama dalam peta maritim global. Modernisasi armada dan pelabuhan yang ramah lingkungan bukan hanya sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan demi masa depan yang berkelanjutan dan inklusif.
Penulis: Tim Media Konstruksi
Untuk mengetahui berita lainnya Baca di: www.mediakonstruksi.id/berita/, www.mediakonstruksi.id/info/
