Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara melontarkan gagasan revolusioner dalam upaya memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Dalam sambutannya pada Nusantara Sustainability Trend Forum (Nature) 2025 yang digelar di Ballroom Nusantara, NT Tower, Jakarta, Rabu, 28 Mei 2025, Sulaiman mengusulkan pelibatan transmigran dalam sektor maritim. Ide tersebut menandai perubahan besar arah kebijakan transmigrasi Indonesia yang selama ini berfokus di daratan.
Menurut Menteri Sulaiman, kedaulatan pangan tidak cukup hanya dibangun dari darat, tetapi juga harus melibatkan potensi laut Indonesia yang sangat luas. “Saya sampaikan kepada Bapak Presiden, untuk pembangunan yang berkelanjutan, sekarang ini luas wilayah lautan kita dua pertiga. Lebih baik wilayah transmigrasi diperbesar ke sektor maritim,” ujar lulusan terbaik Akademi Militer 1999 itu, yang juga dikenal sebagai penulis dan mantan perwira TNI.
Gagasan tersebut telah ia sampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari strategi jangka panjang ketahanan pangan nasional. Sulaiman menekankan bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia seharusnya lebih optimal dalam memanfaatkan laut sebagai sumber daya utama yang menopang kehidupan rakyat.
Laut: Sumber Daya Terabaikan
Meski dikenal sebagai negara maritim, pemanfaatan wilayah laut nasional masih jauh dari maksimal. Potensi perikanan, budidaya laut, hingga energi terbarukan di lautan belum sepenuhnya digarap secara sistematis. Sulaiman menilai bahwa pendekatan baru yang melibatkan transmigrasi maritim bisa menjadi salah satu solusi inovatif dalam menyeimbangkan pembangunan antara darat dan laut.
“Dengan inovasi dan teknologi, pemenuhan kebutuhan pangan nasional bisa dikembangkan melalui laut, seperti budidaya ikan, rumput laut, hingga energi laut terbarukan. Transmigran bisa dilatih untuk menjadi pelaku utama dalam sektor-sektor tersebut,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa Kementerian Transmigrasi saat ini memiliki hak pengelolaan lahan (HPL) seluas 3,1 juta hektare. Namun, sekitar 525.999 hektare di antaranya masih belum dimanfaatkan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan investasi dan teknologi, serta persoalan klasik yang sering dihadapi transmigran: kurangnya modal, alat produksi, dan kepastian pasar (offtaker) untuk hasil panen.
Korporasi Rakyat Berbasis Lahan Komunal
Untuk menjawab tantangan tersebut, Sulaiman mengajak para investor untuk bekerja sama dengan transmigran dalam bentuk korporasi masyarakat. “Investor diharapkan dapat menyiapkan modal, teknologi, sekaligus menjadi offtaker. Dengan begitu, pembangunan kawasan transmigrasi bisa berjalan lebih optimal dan berkelanjutan,” ujar Sulaiman. Konsep ini akan memungkinkan komunitas transmigran untuk lebih berdaya dan mandiri secara ekonomi, tanpa harus sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah.
Ia juga menyoroti pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi transmigran dalam mengoperasikan teknologi maritim dan memahami ekosistem laut secara berkelanjutan. Jika diterapkan dengan benar, pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan produksi pangan laut, tetapi juga membuka lapangan kerja baru, mengurangi beban urbanisasi, dan mempercepat pembangunan kawasan pesisir.
Pandangan Para Pakar: Pangan adalah Kunci Kedaulatan
Dalam sesi diskusi yang sama, dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN Jakarta), Mohammad Nur Rianto Al Arif, menyampaikan bahwa Indonesia harus terus berinovasi dalam menghadapi tantangan pangan. Ia menegaskan bahwa ketersediaan pangan merupakan elemen kunci dalam menjaga kedaulatan negara.
“Ibaratnya, ketika kita mau menguasai suatu negara, kuasailah pangannya,” kata Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu. Pernyataan ini mencerminkan pentingnya pengelolaan pangan yang tidak hanya berorientasi pada ketersediaan, tetapi juga pada kontrol distribusi dan aksesnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
Senada dengan hal itu, Presiden Direktur NTV, Don Bosco Selamun, mengingatkan bahwa isu pangan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial dan politik. “Kalau rakyat lapar, negara bisa jatuh,” ujarnya.
Sebagai seorang wartawan senior yang telah lama mengamati dinamika pembangunan nasional, Don Bosco menekankan bahwa kebutuhan pangan dan energi nasional terus meningkat, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki visi jangka panjang dalam kebijakan pangan dan energi.
“Masa depan itu sebetulnya ditentukan oleh kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah saat ini, baik melalui program swasembada, diversifikasi produksi, atau kebijakan strategis lain,” katanya.
Menuju Model Transmigrasi Masa Depan
Gagasan transmigrasi maritim yang dilontarkan oleh Menteri Sulaiman membuka babak baru dalam pengelolaan pembangunan wilayah dan sumber daya di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya menjanjikan perluasan wilayah transmigrasi, tetapi juga transformasi paradigma pembangunan yang lebih menyatu dengan identitas geografis bangsa sebagai negara kepulauan.
Dengan memanfaatkan potensi laut dan memberdayakan transmigran sebagai pelaku utama pembangunan di wilayah pesisir dan maritim, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai kedaulatan pangan yang lebih merata dan berkelanjutan. Tentu, implementasi gagasan ini memerlukan sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, investor, serta masyarakat transmigran sendiri.
Apabila direalisasikan dengan dukungan kebijakan, investasi, dan inovasi yang tepat, transmigrasi maritim bisa menjadi tonggak sejarah baru dalam membangun Indonesia dari pinggiran, dari laut, dan dari rakyat.
Penulis: Tim Media Konstruksi
Untuk mengetahui berita lainnya Baca di: www.mediakonstruksi.id/berita/, www.mediakonstruksi.id/info/
