Kemacetan lalu lintas di Kabupaten Badung, Bali, telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Wilayah yang menjadi jantung pariwisata Pulau Dewata ini kini dihadapkan pada tantangan serius dalam pengelolaan mobilitas, terutama di jalur-jalur padat menuju kawasan wisata seperti Canggu dan Cemagi. Menyikapi hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Badung mendorong inovasi transportasi yang lebih berkelanjutan melalui pembangunan pelabuhan kecil sebagai alternatif penghubung antarwilayah wisata.
Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, mengungkapkan bahwa kemacetan yang terjadi saat ini tidak bisa lagi diselesaikan hanya dengan pelebaran jalan. Menurutnya, pendekatan alternatif seperti pengembangan transportasi laut menjadi pilihan strategis yang perlu segera dikaji dan direalisasikan.
“Atau apa saja yang bisa dilihat secara kajian, sehingga tidak lagi mereka lintas darat, tapi bisa juga solusinya, yang turun dari Bandara mau ke Canggu, Cemagi, dan lain sebagainya bisa melalui laut. Nah, itu salah satu solusi, nanti kita lihat perkembangan lagi,” kata Anom Gumanti saat penandatanganan Rancangan Awal RPJMD 2025–2030.
Usulan pembangunan pelabuhan kecil ini tidak hanya muncul sebagai respons terhadap kemacetan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya menyusun arah pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Dalam hal ini, DPRD Badung mengapresiasi langkah Bupati dan Wakil Bupati Badung yang telah menetapkan prioritas pembangunan daerah, yang meliputi penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan penanganan kemacetan.
Anom Gumanti menekankan bahwa DPRD akan mendukung penuh seluruh langkah strategis tersebut, termasuk dari sisi pembiayaan. Bahkan, ia menyatakan kesiapan DPRD untuk menyetujui skema pembiayaan melalui pinjaman daerah jika diperlukan. “Apalagi, masalah kemacetan sampai stagnan seperti ini, ya bahaya juga buat pariwisata kita ke depan. Kita dorong dan dukung Pak Bupati Badung, walaupun dengan skema pinjaman,” ujarnya.
Ia juga berharap penanganan terhadap tiga persoalan utama tersebut bisa dimulai sebelum tahun 2026, seiring dengan target penyelesaian yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. “Tiga masalah krusial itu sudah lama tidak terselesaikan. Jadi, fokus urusan itu, tadi Pak Bupati sebutkan 2026, Astungkara bisa diselesaikan. Kita tunggu. Setelah itu mungkin perlu kita pikirkan ke depan,” tambahnya.
Gagasan pembangunan pelabuhan kecil sebagai bagian dari sistem transportasi laut sejatinya bukan ide baru. Mantan Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, pernah melontarkan konsep serupa ketika masih menjabat. Ia menyebut bahwa pelabuhan kecil dapat menjadi bagian dari konsep tol laut pariwisata, yang memungkinkan wisatawan berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain di sepanjang pesisir tanpa harus menempuh jalur darat yang padat dan sempit.
“Transportasi laut ini akan sangat efisien untuk wisatawan yang ingin langsung menuju hotel-hotel di pesisir tanpa terjebak lalu lintas padat. Mereka akan turun di stop over laut dan langsung dijemput armada kecil ke destinasi akhir,” jelasnya saat itu.
Konsep ini dinilai lebih realistis dibanding sekadar memperluas jalan, mengingat keterbatasan lahan di kawasan Badung Selatan yang telah penuh dengan pembangunan hotel, vila, dan infrastruktur pendukung pariwisata lainnya. Pelabuhan kecil yang didesain secara modern dan terintegrasi dengan sistem transportasi laut bisa menjadi jawaban atas tantangan urbanisasi dan tekanan infrastruktur darat yang terjadi saat ini.
Selain memberikan solusi konkret terhadap kemacetan, pengembangan pelabuhan kecil juga dipandang mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan. Akses laut yang efisien dan nyaman akan menjadi daya tarik tersendiri, khususnya bagi wisatawan mancanegara yang menginginkan perjalanan cepat dari Bandara Ngurah Rai menuju kawasan wisata seperti Canggu, Cemagi, hingga Tanah Lot tanpa harus terjebak macet selama berjam-jam.
Tak hanya itu, pengembangan ini juga akan berdampak positif bagi pelaku usaha lokal di sektor transportasi laut, logistik, dan pariwisata berbasis maritim. Potensi lapangan kerja baru pun akan tercipta, seiring meningkatnya kebutuhan terhadap armada laut kecil, dermaga pendukung, serta operator jasa angkut wisata.
Pemerintah Kabupaten Badung diharapkan mampu segera menindaklanjuti wacana ini dengan menyusun studi kelayakan, kajian lingkungan, dan perencanaan teknis lainnya. Kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemda, DPRD, hingga pelaku usaha dan komunitas pariwisata, menjadi kunci utama dalam merealisasikan gagasan ini secara efektif dan berkelanjutan.
Jika berhasil diimplementasikan, pembangunan pelabuhan kecil ini akan menandai babak baru dalam pengelolaan mobilitas pariwisata di Bali, di mana laut bukan hanya sebagai daya tarik, tetapi juga sebagai jalur transportasi utama yang memperlancar konektivitas, mengurangi beban jalan raya, dan meningkatkan kenyamanan wisatawan.
Dengan semangat inovasi dan keberanian mengambil langkah baru, Badung dapat menjadi pionir dalam mengintegrasikan konsep pembangunan berkelanjutan dengan pengembangan transportasi laut. Sebuah model yang bisa ditiru daerah lain di Indonesia dalam menghadapi tantangan pariwisata dan mobilitas di masa depan.
Penulis: Tim Media Konstruksi
Untuk mengetahui berita lainnya Baca di: www.mediakonstruksi.id/berita/, www.mediakonstruksi.id/info/
