Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Provinsi Maluku menyiapkan daftar usulan ambisius untuk RAPBN 2026 guna mempercepat pemerataan konektivitas di provinsi kepulauan tersebut. Daftar yang diserahkan kepada Kementerian Perhubungan—melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Maluku 2025 di Ambon—meliputi pembangunan enam pelabuhan penyeberangan baru, rehabilitasi pelabuhan eksisting, serta program peningkatan keselamatan jalan dan layanan angkutan di pulau-pulau terpencil.
Kepala BPTD Maluku Hasan Bisri menjelaskan, seluruh proposal lahir dari permintaan resmi sembilan kabupaten dan dua kota. “Ini sinergi pusat-daerah untuk menjawab tantangan geografis. Banyak desa di pulau-pulau kecil masih bergantung pada cuaca dan kapal rakyat,” tuturnya. Dengan memanfaatkan Dana Alokasi Khusus 2025 dan skema multiyears, BPTD ingin memastikan akses dasar—pendidikan, kesehatan, logistik pangan—kian merata.
Enam pelabuhan penyeberangan anyar yang diusulkan tercantum dalam Renstra Ditjen Perhubungan Darat 2025-2029. Dua berada di Pulau Seram: Pelabuhan Luhu (Kabupaten Seram Bagian Barat) dan Wakal (Kabupaten Maluku Tengah). Tiga lainnya di Kota Tual—Kur, Tam, dan Langgiar—sementara Pelabuhan Sermata melayani Kabupaten Maluku Barat Daya. Pelabuhan-pelabuhan itu ditargetkan menjadi simpul feeder kapal perintis dan tol laut, sehingga distribusi barang antarpulau lebih cepat serta biaya logistik turun.
Selain usulan baru, BPTD memaparkan capaian 2025. Lembaga ini menyelesaikan peningkatan Terminal Menggor di Kepulauan Aru, membangun fasilitas keselamatan jalan di ruas strategis Pulau Buru, serta mengoperasikan enam dermaga apung tipe C di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Layanan angkutan perintis, yang mengintegrasikan kapal dan bus, juga diperluas ke Kecamatan Tehoru dan Banda.
Tujuh proyek rehabilitasi pelabuhan telah masuk daftar prioritas DAK 2025. Lima di antaranya berada di Maluku Tengah, termasuk Pelabuhan Amahai dan Banda Neira. Pelabuhan Waisala di Seram Bagian Barat serta Airnanang di Pulau Ambon melengkapi daftar itu. Rehabilitasi mencakup pengerukan alur, penguatan talud, dan digitalisasi tiket untuk mempersingkat waktu sandar.
Jika disetujui, paket usulan 2026 diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 1,2 triliun. Meski besar, studi Bappenas menunjukkan peningkatan konektivitas bisa mendorong PDRB Maluku hingga 1,8 persen per tahun. Fokus BPTD bukan hanya membangun, melainkan menjamin keberlanjutan operasional melalui subsidi tiket dan kemitraan operator swasta.
Pemerintah daerah menyambut positif. Bupati Seram Bagian Barat, Andi Chalil, menyatakan pelabuhan Luhu akan mengurangi waktu tempuh warga ke Ambon dari delapan jam menjadi tiga jam. Walikota Tual Adam Rahayaan berharap klaster pelabuhan Kur, Tam, dan Langgiar mendorong ekspor ikan kerapu dan rumput laut langsung ke Surabaya tanpa transshipment di Ambon.
Kemenhub akan memverifikasi kelayakan teknis dan sosial seluruh proposal sebelum memasukkannya ke Daftar Proyek Prioritas Nasional 2026. Bagi Maluku—provinsi dengan lebih 1.300 pulau—investasi transportasi darat dan penyeberangan adalah kunci menutup kesenjangan wilayah. “Tanpa jalur laut dan pelabuhan yang layak, aman, dan terjadwal, cita-cita pemerataan sulit terwujud,” tegas Hasan.
Melalui kolaborasi lintas pemerintah dan pendanaan memadai, BPTD Maluku yakin rencana 2026 akan menjadi lompatan menuju jaringan transportasi inklusif, meningkatkan ekonomi lokal, dan menegaskan posisi Maluku sebagai gerbang maritim Indonesia timur.
Penguatan sumber daya manusia turut diprioritaskan. BPTD menyiapkan pelatihan operator dermaga, sertifikasi keselamatan pelayaran, dan program magang bagi lulusan SMK maritim di Ambon. Keterlibatan masyarakat lokal di seluruh rantai pasok diharapkan meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan ekosistem ekonomi biru yang berkelanjutan. Langkah ini melengkapi strategi pembangunan fisik.
Penulis: Tim Media Konstruksi
Untuk mengetahui berita lainnya Baca di: www.mediakonstruksi.id/berita/, www.mediakonstruksi.id/info/
