Jakarta – Komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan kembali ditegaskan melalui langkah nyata di sektor infrastruktur. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menekankan pentingnya inklusivitas sebagai pilar utama dalam merancang dan membangun infrastruktur yang tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga adil, merata, dan responsif terhadap kebutuhan semua lapisan masyarakat.
Hal ini disampaikan dalam peringatan International Women in Engineering Day (IWED) 2025, yang berlangsung di Jakarta pada Rabu, 2 Juli 2025. Mengusung tema “From Insight to Impact: Advancing Women Engineers’ Leadership in Indonesia’s Infrastructure Sector,” kegiatan ini menjadi momentum penting untuk membahas kontribusi perempuan dalam sektor yang selama ini dikenal maskulin dan menantang.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PU, Canka Amprawati Suryadi Putri, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tak boleh sekadar dilihat dari sisi teknis atau keindahan fisiknya. Lebih dari itu, infrastruktur harus dapat diakses, digunakan, dan memberi manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat—terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, jenis kelamin, usia, atau kondisi disabilitas.
Enam Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kementerian PU
Dalam rangka mewujudkan visi infrastruktur yang lebih inklusif, Kementerian PU telah mengembangkan enam kebijakan utama untuk mengintegrasikan prinsip Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam setiap tahapan kebijakan dan pelaksanaan proyek. Keenam kebijakan tersebut mencakup:
-
Penguatan Komitmen Internal – Seluruh unit kerja di Kementerian diwajibkan menginternalisasi nilai-nilai kesetaraan gender sebagai dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan.
-
Integrasi Gender dalam Semua Tahapan Kebijakan – Dari perencanaan hingga evaluasi, seluruh tahapan proyek diwajibkan mempertimbangkan perspektif gender.
-
Pembangunan Infrastruktur Inklusif – Infrastruktur didesain agar dapat digunakan semua kelompok masyarakat, termasuk anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
-
Pemenuhan Tujuh Prasyarat PUG – Sebagai landasan kelembagaan, termasuk pengumpulan data terpilah dan pelatihan berperspektif gender.
-
Peningkatan Fasilitas Kerja Responsif Gender – Termasuk ruang laktasi, toilet ramah gender, serta kebijakan fleksibel bagi pegawai perempuan.
-
Monitoring dan Audit Gender – Langkah ini untuk memastikan pelaksanaan PUG tidak berhenti di tataran wacana, tetapi menjadi praktik nyata yang bisa diukur dan dievaluasi.
Kolaborasi dan Program Pendukung
Komitmen ini tidak berjalan sendiri. Kementerian PU menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) melalui berbagai program, seperti:
-
GESIT (Gender Equality and Social Inclusion in Infrastructure)
-
PAVE (Partnership in Promoting Advancement of Women in Indonesia’s Infrastructure Sector)
-
GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion)
Kolaborasi ini diterapkan dalam proyek-proyek strategis nasional seperti penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah, dan pembangunan jalan yang berbasis inklusivitas sosial.
Perempuan di Pusat Pembangunan Infrastruktur
Isu utama dalam peringatan IWED 2025 adalah rendahnya representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan di sektor infrastruktur. Meski sektor ini berkembang pesat dan membuka banyak peluang, peran perempuan masih relatif kecil, khususnya di level pengambil keputusan.
Data Kementerian PU menunjukkan bahwa meski proporsi pegawai perempuan meningkat dari 31% pada 2020 menjadi 35% pada 2024, dan 46% dari CPNS tahun ini adalah perempuan, namun baru 26% posisi pengambil kebijakan yang diisi perempuan. Meski begitu, terdapat pencapaian penting: empat jabatan pimpinan utama di kementerian ini kini telah diemban oleh perempuan.
Canka Amprawati menyatakan bahwa tantangan terbesar bukan hanya menambah jumlah perempuan, tetapi membangun ekosistem kerja yang mendukung mereka untuk berkembang dan memimpin. Ini termasuk menciptakan budaya kerja yang bebas dari bias gender, menyediakan mentoring bagi perempuan muda, dan membuka akses terhadap pelatihan kepemimpinan teknis dan strategis.
“Kami terus berupaya agar perempuan tidak hanya hadir di sektor infrastruktur, tetapi juga menjadi motor penggerak utama dalam setiap keputusan strategis,” ujar Canka.
Kesimpulan
Upaya Kementerian PU dalam membangun infrastruktur yang inklusif sekaligus mendorong kesetaraan gender merupakan langkah strategis dan visioner. Pendekatan ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan visi nasional Asta Cita, yang menempatkan keadilan sosial sebagai landasan pembangunan bangsa.
Dengan adanya integrasi gender dalam kebijakan, kolaborasi dengan mitra strategis, serta peningkatan representasi perempuan di posisi kepemimpinan, Indonesia tidak hanya membangun jalan, jembatan, atau sistem air—tetapi juga membangun masa depan yang lebih adil, inklusif, dan setara bagi semua.
International Women in Engineering Day 2025 menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur yang sesungguhnya bukan hanya tentang beton dan baja, tetapi tentang manusia, partisipasi, dan kesempatan yang setara.
Penulis: Tim Media Konstruksi
Untuk mengetahui berita lainnya Baca di: www.mediakonstruksi.id/berita/, www.mediakonstruksi.id/info/
