Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka kembali menjadi sorotan publik setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan kritik tajam terhadap kondisi bandara yang dinilai belum optimal. Dalam pidatonya pada rapat paripurna peringatan Hari Jadi ke-535 Kabupaten Majalengka pada Sabtu, 7 Juni 2025, Dedi Mulyadi menyindir bahwa bandara yang telah menghabiskan dana besar tersebut kini justru seperti “peuteuy selong”—petai kering dalam bahasa Sunda, istilah yang mencerminkan kondisi sepi, tak berfungsi, dan tak bermanfaat maksimal.
Sindiran tersebut mencerminkan keprihatinan mendalam atas rendahnya aktivitas penerbangan di Bandara Kertajati. Dedi Mulyadi, yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM), menyoroti fakta bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus terus menutup defisit operasional bandara hingga Rp 60 miliar setiap tahun. “Kan nombok setiap tahun Rp 60 miliar untuk bandara. Harus bagaimana?” ujar Dedi di hadapan Forkopimda dan anggota DPRD Majalengka.
Bandara Kertajati memang menyimpan kisah panjang dan pelik. Perencanaannya dimulai sejak awal 2000-an, tepatnya ketika studi kelayakan dilakukan pada 2003 di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Lokasi pun telah ditetapkan pada 2005. Namun, realisasi pembangunan berjalan lambat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat itu menyatakan sanggup membangun bandara menggunakan dana APBD, namun tak kunjung merealisasikannya hingga tahun 2011.
Baru pada 2014 pembangunan fisik dimulai, dengan pembersihan lahan dan pembangunan fondasi. Proyek ini kemudian masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) pada era Presiden Joko Widodo, dan mulai digarap lebih serius melalui pendanaan dari APBN melalui Kementerian Perhubungan. Bandara ini diresmikan dan mulai beroperasi pada 24 Mei 2018 dengan harapan menjadi bandara alternatif bagi Bandara Husein Sastranegara di Bandung yang memiliki keterbatasan lahan.
Namun, harapan tidak berjalan sesuai kenyataan. Sejak awal 2020, aktivitas penerbangan di Kertajati menurun drastis. Bahkan, sebelum pandemi COVID-19 melanda secara masif di Indonesia, Direktur Utama PT BIJB saat itu, Salahudin Rafi, sudah menyatakan bahwa jumlah penumpang di Kertajati mulai menurun sejak Januari 2020. Pandemi hanya mempercepat penghentian operasionalnya pada April 2020 karena nihilnya maskapai yang beroperasi.
Presiden Jokowi pun sempat menargetkan operasional penuh BIJB Kertajati pada Oktober 2023. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah mengalihkan sebagian penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Kertajati. Namun, pengalihan tersebut masih menghadapi kendala dari sisi konektivitas, akses transportasi darat, dan preferensi masyarakat yang masih merasa Bandara Kertajati terlalu jauh dari pusat aktivitas.
Melihat situasi tersebut, pemerintah kemudian menggulirkan inisiatif baru: menjadikan Kertajati bukan hanya sebagai bandara penumpang, tetapi juga sebagai pusat industri perawatan pesawat (Maintenance, Repair, and Overhaul/MRO) dan kawasan kedirgantaraan (Aerospace Park). Inisiatif ini dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian induk (HoA) antara PT GMF AeroAsia, PT BIJB, dan Kementerian PPN/Bappenas.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa rencana pengembangan MRO dan Aerospace Park ini akan menjadi fondasi penting bagi kemandirian industri penerbangan nasional. “Rencana pengembangan MRO dan Aerospace Park ini diharapkan menjadi fondasi kemandirian teknis dan daya saing industri penerbangan nasional,” kata Dudy dalam pernyataannya pada 24 April 2025.
Keunggulan lokasi Bandara Kertajati yang berada di tengah kawasan Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan) menjadi alasan utama untuk menjadikan wilayah ini sebagai pusat industri kedirgantaraan. Dengan infrastruktur pendukung seperti jalan tol Cisumdawu yang telah selesai, akses ke bandara kini jauh lebih baik dibandingkan masa awal beroperasi.
Pemerintah berharap langkah ini dapat mengubah wajah Bandara Kertajati dari fasilitas yang stagnan menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat. Kawasan industri kedirgantaraan dapat menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kapabilitas teknis sumber daya manusia Indonesia dalam bidang penerbangan.
Namun, kesuksesan rencana ini tentu membutuhkan kerja sama lintas sektor—antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta sektor swasta. Selain itu, perlu transparansi dalam pengelolaan keuangan dan evaluasi berkala terhadap dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan dari pengembangan tersebut.
Sindiran KDM mungkin terdengar tajam, tetapi sebenarnya mencerminkan harapan agar proyek infrastruktur besar seperti Bandara Kertajati tidak menjadi “monumen” kosong, melainkan benar-benar memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang nyata. Dengan perencanaan matang, arah kebijakan yang konsisten, serta dukungan masyarakat dan investor, Bandara Kertajati masih punya peluang besar untuk bangkit dan menjadi aset strategis bagi Indonesia di masa depan.
Penulis: Tim Media Konstruksi
Untuk mengetahui berita lainnya Baca di: www.mediakonstruksi.id/berita/, www.mediakonstruksi.id/info/
