Tanggal 27 April 2025 menjadi momen penting bagi Kabupaten Aceh Singkil yang genap berusia 26 tahun. Kabupaten yang berada di ujung barat daya Provinsi Aceh ini lahir pada tahun 1999, hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan di masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pemekaran ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan merupakan upaya besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih dekat, efisien, dan efektif.
Selama lebih dari dua dekade, Aceh Singkil terus berbenah dan membangun. Pemerintah daerah telah berupaya memastikan ketersediaan infrastruktur publik seperti jalan, pelabuhan antar pulau, bandara antar daerah, terminal, bendungan irigasi, rumah sakit, sarana pendidikan tinggi, serta jaringan internet dan listrik yang telah menjangkau hingga pelosok. Semua ini menunjukkan tekad kuat pemerintah daerah dalam membangun fondasi pelayanan dasar bagi masyarakat.
Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa Aceh Singkil masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Tingkat kemiskinan yang tinggi, keterbatasan lapangan pekerjaan, rendahnya daya beli masyarakat, inflasi, serta pengangguran masih menjadi tantangan nyata. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2024, Aceh Singkil menjadi kabupaten termiskin di Aceh dengan persentase kemiskinan mencapai 19,06%, disusul oleh Pidie, Gayo Lues, dan Pidie Jaya.
Tak hanya persoalan ekonomi, Aceh Singkil juga kerap menjadi langganan bencana alam. Banjir menjadi peristiwa tahunan yang menghantui masyarakat, bahkan bisa terjadi hingga 3–4 kali dalam setahun. Hal ini dipicu oleh intensitas hujan yang tinggi serta posisi geografis Aceh Singkil yang menjadi hilir dari Sungai Soraya dan Sungai Cinendang. Selain itu, abrasi pantai terus menggerus wilayah pesisir, merusak infrastruktur, tempat usaha, bahkan lokasi wisata.
Sumber Daya Alam yang Belum Optimal
Ironisnya, di tengah tantangan pembangunan yang begitu besar, Aceh Singkil merupakan rumah bagi banyak perusahaan kelapa sawit (PKS) yang menguasai lahan dalam skala luas. Tanaman kelapa sawit tumbuh hampir di setiap jengkal tanah. Perusahaan-perusahaan ini telah beroperasi sejak puluhan tahun dengan izin yang masih berlaku untuk jangka panjang. Namun kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat masih jauh dari harapan.
Sementara itu, akses terhadap layanan dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan kesehatan masih menjadi keluhan masyarakat. Masih banyak jalan yang rusak, sistem air bersih yang belum merata, pengelolaan sampah yang belum tertib, serta pelayanan kesehatan yang masih membutuhkan peningkatan.
Harapan Baru di Bawah Kepemimpinan Safriadi Oyon dan Hamzah Sulaiman
Tahun 2024 menjadi titik balik bagi Aceh Singkil. Pada Pilkada yang berlangsung, masyarakat memilih Safriadi Oyon dan Hamzah Sulaiman sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2025–2030. Resmi dilantik pada 15 Februari 2025, duet pemimpin baru ini membawa harapan baru untuk perubahan nyata di Aceh Singkil.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, saat pelantikan menyampaikan pesan penting: pemimpin harus memakmurkan masyarakat, bukan sebaliknya. Pesan ini disambut Bupati Oyon dengan semangat kerja keras dan kerja sama. Dalam apel perdana bersama ASN dan perangkat desa di Lapangan Alun-Alun Pulo Sarok, Oyon menegaskan bahwa seluruh tindakan pemerintahan harus berpihak pada kepentingan rakyat. “Layani dengan cepat, jangan sampai ada keluhan pelayanan yang kurang maksimal,” tegasnya.
Keduanya bukan sosok asing. Safriadi Oyon pernah menjabat Bupati Aceh Singkil periode 2012–2017. Sedangkan Hamzah Sulaiman adalah mantan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang dan Pengadilan Negeri Singkil. Pengalaman birokrasi dan kepemimpinan mereka menjadi modal penting dalam membangun kembali daerah ini.
Efisiensi Anggaran dan Strategi Pembangunan Adaptif
Dalam arahannya saat apel perdana, Bupati Oyon juga menyinggung soal efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden. Anggaran daerah harus dikelola dengan selektif, menghindari belanja tidak produktif seperti studi banding dan kegiatan seremonial. Namun, efisiensi ini bukan alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan atau memperlambat pembangunan.
Sebaliknya, justru harus menjadi momentum untuk merumuskan strategi pembangunan yang adaptif. Salah satunya dengan meningkatkan pendapatan daerah. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyerapan pajak dan retribusi yang efektif, serta penguatan kinerja Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi agenda penting.
Bupati juga mendorong strategi “jemput bola” ke pemerintah pusat. Menyampaikan kondisi nyata Aceh Singkil secara langsung adalah cara terbaik untuk mendapatkan perhatian, dukungan, dan kemitraan. “Ini bukan saatnya duduk di zona nyaman. Aceh Singkil sedang tertinggal dan butuh percepatan pembangunan,” ujarnya.
Momentum 26 Tahun: Saatnya Bangkit
Di usia ke-26 tahun ini, seluruh elemen masyarakat Aceh Singkil dihadapkan pada pilihan: tetap dalam kondisi yang sama, atau bergerak bersama untuk bangkit. Pemerintahan baru membawa energi dan semangat baru. Namun, tanpa dukungan kolektif dari seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan, kemajuan hanya akan menjadi wacana.
Semua pihak harus bekerja dalam satu irama: pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan tokoh agama. Kolaborasi dan konsistensi menjadi kunci. Perjuangan untuk melepaskan Aceh Singkil dari jerat ketertinggalan membutuhkan keseriusan, keberanian, dan keikhlasan.
Selamat Ulang Tahun ke-26 Kabupaten Aceh Singkil!
Mari kita jadikan momen ini sebagai titik awal menuju Aceh Singkil yang lebih baik, mandiri, dan sejahtera. Bangkit bersama pemerintahan baru yang berbudaya dan religius. Inilah saatnya kita bergerak bersama, demi masa depan Aceh Singkil yang lebih cerah.
Penulis: Tim Media Konstruksi
Untuk mengetahui berita lainnya Baca di: www.mediakonstruksi.id/berita/, www.mediakonstruksi.id/info/
