Dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri yang digelar pada Selasa, 10 Juni 2024, Fraksi Partai NasDem menyampaikan pandangan umum yang kritis dan konstruktif terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 serta rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Melalui juru bicaranya, M. Alfian Ihwalul Risqiya, Fraksi NasDem menyoroti sejumlah aspek penting, mulai dari efisiensi anggaran, pembangunan infrastruktur strategis, hingga pengelolaan aset daerah.
SILPA Rendah, Antara Prestasi atau Efek Pilkada?
Salah satu sorotan utama Fraksi NasDem adalah rendahnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp235 miliar. Kendati capaian ini sebelumnya dipuji oleh Wakil Bupati sebagai indikator kinerja baik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), NasDem mengajukan pertanyaan tajam yang memicu diskusi publik: apakah rendahnya SILPA benar-benar mencerminkan efektivitas kinerja, atau justru dipengaruhi oleh situasi politik, khususnya karena bertepatan dengan tahun pemilihan kepala daerah (Pilkada)?
“Apakah rendahnya SILPA ini murni hasil kinerja maksimal dari SKPD, atau karena bertepatan dengan tahun Pilkada?” ujar Alfian dalam forum tersebut. Ia kemudian melontarkan pernyataan satiris, “Jika serapan tinggi ini karena Pilkada, bagaimana kalau Pilkada digelar tiap tahun saja? Supaya kinerja serapan anggaran tetap tinggi.”
Pernyataan tersebut menggambarkan kekhawatiran Fraksi NasDem bahwa efisiensi anggaran jangan sampai hanya menjadi pencitraan sesaat yang tidak berkelanjutan. Fraksi ini menegaskan bahwa evaluasi terhadap penggunaan anggaran harus tetap objektif dan mengedepankan akuntabilitas jangka panjang.
Pembangunan Stadion Gelora Daha Jayati Butuh Perencanaan Pemanfaatan
Fraksi NasDem juga menyoroti pembangunan Stadion Gelora Daha Jayati yang ditargetkan rampung pada tahun 2028. Mereka mengapresiasi inisiatif pembangunan infrastruktur olahraga, namun mengingatkan bahwa tanpa perencanaan pemanfaatan yang jelas, proyek tersebut berisiko menjadi sekadar bangunan monumental tanpa dampak riil bagi masyarakat.
“Kalau tidak dirancang sejak sekarang, bisa jadi hanya bangunan monumental tanpa outcome. Jangan sampai jadi candi,” ucap Alfian, merujuk pada istilah yang pernah digunakan oleh pemimpin nasional untuk menggambarkan proyek mangkrak.
Menurut NasDem, RPJMD 2025–2029 seharusnya tidak hanya memuat target fisik pembangunan, tetapi juga strategi jangka panjang pemanfaatan infrastruktur. Hal ini penting agar setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan mampu menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, terutama generasi muda yang akan menjadi pengguna utama fasilitas tersebut.
Bandara Dhoho dan Tantangan Revitalisasi
Kondisi Bandara Dhoho yang saat ini tidak melayani penerbangan juga menjadi perhatian Fraksi NasDem. Mereka menilai bandara yang sebelumnya diharapkan menjadi salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi kawasan kini justru terancam menjadi proyek strategis nasional yang tidak termanfaatkan.
“Jika dibiarkan sepi, Bandara Dhoho bisa menjadi proyek strategis nasional yang mangkrak. Kami mendorong agar Pemkab mengusulkan Dhoho menjadi bandara internasional, termasuk sebagai tempat pemberangkatan haji,” tegas Alfian.
Fraksi NasDem mengajak pemerintah daerah untuk lebih proaktif menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat dan otoritas penerbangan. Mereka melihat peluang untuk menjadikan Bandara Dhoho sebagai pusat konektivitas udara di Jawa Timur bagian barat daya, sekaligus memperluas fungsinya sebagai bandara internasional yang mendukung mobilitas umrah dan haji.
Pengelolaan Aset Pasca Merger Sekolah Dasar
Kebijakan merger atau penggabungan beberapa Sekolah Dasar (SD) juga mendapat sorotan. Fraksi NasDem mencatat bahwa langkah tersebut berpotensi meninggalkan banyak aset tak terpakai yang perlu segera dirancang pemanfaatannya agar tidak menjadi beban.
“Kami minta agar dalam RPJMD ke depan, pemerintah merancang pemanfaatan aset-aset tersebut secara optimal,” kata Alfian.
Fraksi ini mengingatkan bahwa aset publik yang terbengkalai tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga dapat berdampak sosial dan keamanan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan strategis agar aset-aset eks sekolah bisa difungsikan kembali—misalnya sebagai pusat pelatihan, ruang komunitas, atau fasilitas pelayanan publik lainnya.
Catatan Kritis demi Pemerintahan yang Lebih Baik
Fraksi NasDem menutup pandangan umumnya dengan harapan bahwa seluruh masukan dan kritik yang disampaikan tidak hanya menjadi catatan dalam dokumen resmi, melainkan bisa diimplementasikan secara konkret oleh pemerintah daerah.
“Kritik ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan bentuk kontrol dan tanggung jawab kami terhadap jalannya pemerintahan daerah. Kami tetap mendukung kemajuan Kabupaten Kediri,” pungkasnya.
Sikap Fraksi NasDem mencerminkan semangat check and balance dalam demokrasi lokal, di mana kontrol terhadap anggaran dan kebijakan pembangunan menjadi kunci untuk memastikan akuntabilitas pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Rapat paripurna ini sekaligus menunjukkan bahwa dinamika politik lokal dapat menjadi forum evaluasi penting untuk masa depan pembangunan daerah yang lebih terencana, transparan, dan berkelanjutan.
Penulis: Tim Media Konstruksi
Untuk mengetahui berita lainnya Baca di: www.mediakonstruksi.id/berita/, www.mediakonstruksi.id/info/
