Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmennya untuk mendukung program prioritas nasional, terutama swasembada pangan, melalui penguatan dan pembangunan infrastruktur dasar di tahun anggaran (TA) 2026. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (9/7/2025), Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima pagu indikatif sebesar Rp70,86 triliun untuk mendanai berbagai kegiatan strategis lintas sektor.
Menurut Menteri Dody, fokus utama pembangunan tahun 2026 masih sejalan dengan arah kebijakan nasional, yakni meningkatkan konektivitas wilayah melalui pembangunan dan preservasi jalan, serta memperkuat ketahanan pangan melalui pembangunan jaringan irigasi dan normalisasi sungai. “Kami mendapat arahan untuk fokus mendukung swasembada pangan sejak 2025 dan seterusnya. Oleh karena itu, infrastruktur dasar seperti irigasi menjadi prioritas,” ujarnya.
Distribusi Anggaran Berdasarkan Bidang Prioritas
Dari total pagu indikatif Rp70,86 triliun, Kementerian PU menetapkan beberapa bidang prioritas yang menjadi sasaran utama pembangunan:
1. Bidang Sumber Daya Air:
Sebesar Rp20,51 triliun dialokasikan untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pengendalian banjir, pengaman pantai, penyediaan air baku, serta pembangunan bendungan yang saat ini masih dalam tahap konstruksi.
2. Bidang Jalan dan Jembatan:
Anggaran terbesar dialokasikan untuk bidang ini, yakni Rp31,8 triliun. Fokus utamanya mencakup pembangunan jalan baru, peningkatan kapasitas jalan eksisting, duplikasi dan penggantian jembatan, pembangunan flyover dan underpass, jalan tol, serta pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.
3. Bidang Permukiman:
Sebesar Rp4,11 triliun difokuskan untuk memperluas cakupan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengelolaan air limbah, serta pembangunan infrastruktur gedung permukiman yang layak.
4. Bidang Prasarana Strategis:
Kementerian PU mengalokasikan Rp13,53 triliun untuk mendanai berbagai proyek penting seperti pembangunan fasilitas pendidikan (madrasah, sekolah rakyat, perguruan tinggi), fasilitas olahraga, prasarana kesehatan, tempat ibadah, hingga infrastruktur cagar budaya.
5. Dukungan Manajemen:
Sebesar Rp0,91 triliun digunakan untuk mendukung operasional dan manajemen pelaksanaan program, termasuk sistem pengawasan, digitalisasi, dan koordinasi antarlembaga.
Tambahan Anggaran Masih Dibutuhkan
Meskipun telah ditetapkan pagu indikatif, Kementerian PU menilai bahwa kebutuhan anggaran aktual untuk TA 2026 jauh lebih besar. Berdasarkan hasil evaluasi internal, kementerian memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp68,88 triliun. Tambahan ini terdiri dari kebutuhan untuk program teknis sebesar Rp65,28 triliun dan program dukungan manajemen sebesar Rp3,6 triliun.
Tambahan anggaran tersebut mencakup berbagai kegiatan strategis seperti:
– Swasembada Pangan: Rp4,92 triliun
– Penyelesaian Kontrak Tahun Jamak: Rp12,01 triliun
– Pinjaman Dalam dan Luar Negeri: Rp2,26 triliun
– Kegiatan Baru: Rp17,62 triliun
– Program Vokasi: Rp0,01 triliun
– Dukungan Teknis Pusat/Balai: Rp3,51 triliun
– Pengadaan Lahan: Rp2,49 triliun
– Dana Tanggap Darurat Bencana: Rp0,55 triliun
– Infrastruktur Berbasis Masyarakat/Padat Karya: Rp3,98 triliun
– Operasi dan Preservasi Infrastruktur Eksisting: Rp6,03 triliun
– Sekolah Rakyat: Rp10 triliun
– Dukungan Daerah Otonomi Baru Papua: Rp1,77 triliun
Sementara itu, kebutuhan belanja untuk dukungan manajemen terbagi dalam belanja pegawai sebesar Rp2,84 triliun dan belanja non-operasional sebesar Rp0,76 triliun.
Harapan pada Dukungan Komisi V dan Kementerian Keuangan
Menteri Dody menekankan bahwa tambahan anggaran tersebut sangat krusial untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan secara berkesinambungan. Ia berharap Komisi V DPR RI bersama Kementerian Keuangan dapat mempertimbangkan secara serius kebutuhan tambahan ini agar proyek-proyek nasional tidak terhenti atau mengalami keterlambatan.
“Kami sangat berharap kebutuhan ini dapat menjadi bahan perhatian dalam proses pemeriksaan lebih lanjut antara Komisi V dan Kementerian Keuangan. Infrastruktur bukan hanya soal fisik, tetapi juga investasi jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” tutup Dody.
Penutup
Dengan skema perencanaan yang terfokus dan anggaran yang diarahkan untuk proyek-proyek prioritas, Kementerian PU berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilan program swasembada pangan dan peningkatan konektivitas wilayah sangat bergantung pada sinergi lintas kementerian dan dukungan anggaran yang memadai. Tahun 2026 diharapkan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan infrastruktur berkualitas untuk masa depan Indonesia.
Penulis: Tim Media Konstruksi
Untuk mengetahui berita lainnya Baca di: www.mediakonstruksi.id/berita/, www.mediakonstruksi.id/info/
