KPPU mengusulkan pemerintah agar program pembangunan tiga juta rumah bisa terintegrasi dengan jaringan gas kota (jargas). Upaya ini diprediksi signifikan menghemat subsidi LPG dan biaya impor LPG.
JAKARTA – Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa mengusulkan kepada Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, untuk bisa mengintegrasikan jaringan gas kota (jargas) dalam program pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah.
Jika dilaksanakan, KPPU memperkirakan, adanya penghematan subsidi LPG mencapai Rp3,5 triliun per tahun dan penghematan biaya impor LPG sebesar Rp1,4 triliun per tahun. Sehingga bisa ikut mempercepat target swasembada energi dalam Asta Cita.
Fanshurullah menyampaikan, selama ini pembangunan jargas yang telah diamanatkan dalam Perpres Nomor 6 Tahun 2019 tidak berjalan dengan sesuai seperti yang diharapkan dalam RPJMN 2020-2024.
“Ini mengakibatkan peningkatan konsumsi LPG 3 kg yang memberatkan APBN selama lima tahun terakhir, mencapai Rp461 triliun. Sehingga mengakibatkan inefisiensi dalam perekonomian Indonesia,” ungkap Fanshurullah dalam keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu (21/12).
Oleh karena itu, ia mengusulkan pada Menteri PKP agar pembangunan tiga juta rumah serta pengadaan terkait pembangunan rumah harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999.
Yaitu, dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya pada seluruh pelaku usaha besar, menengah, dan kecil agar tercipta kesempatan berusaha yang adil dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Fanshurullah turut menggarisbawahi, skema investasi pembangunan jargas yang memenuhi kriteria kelayakan secara finansial dan ekonomi. Serta mengacu pada prinsip open access yang sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.
Ketua KPPU yang akrab disapa Ifan ini pun mengaku, pihaknya telah menyurati mantan Presiden RI Joko Widodo pada 28 agustus 2024 lalu untuk berdiskusi mengenai penghematan APBN dan devisa negara sekitar Rp870 triliun melalui optimasi penggunaan jargas kota.
Lebih lanjut, Ifan menjelaskan, dari total anggaran mencapai Rp650 triliun untuk sambungan jargas perumahan, total devisa yang tidak termanfaatkan mencapai Rp370 triliun.
Selama lima tahun terakhir, anggaran sebesar Rp830 triliun menguap. Padahal sesuai dengan amanat Asta Cita Presiden Prabowo, akan dibangun tiga juta rumah.
KPPU mengestimasi pembangunan tiga juta rumah dengan instalansi jargas dapat mengefisiensi perekonomian. Melalui penghematan subsidi LPG sebesar Rp3,5 triliun per tahun dan penghematan biaya impor LPG sebanyak Rp1,4 triliun per tahun.
“Melalui jargas rumah tangga, negara dapat melakukan penghematan yang dapat berimplikasi pada efisiensi negara,” imbuh Ifan.
Ifan juga menjelaskan, sektor konstruksi telah mendapat perhatian khusus KPPU sejak awal periode kepemimpinannya. Indeks Persaingan Usaha (IPU) Nasional 2024 menunjukkan, sektor konstruksi mendapat nilai rendah daripada sektor lainnya, yakni sebesar 4,89 poin.
Capaian sektor konstruksi jauh di bawah sektor dengan IPU tinggi seperti penyediaan akomodasi dan makan minum, perdagangan besar dan eceran, serta jasa keuangan dan asuransi.
“Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat tingkat persaingan usaha yang tinggi pada sektor konstruksi dan perumahan,” tutup Ifan.
Source Artikel: https://validnews.id/ekonomi
