Pemerintah Kota Manado terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat, salah satunya melalui upaya memperluas cakupan layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Langkah strategis ini diwujudkan lewat penandatanganan perjanjian pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI senilai Rp80 miliar, yang dilaksanakan di Manado pada Rabu (2/7). Skema pembiayaan ini dinilai sebagai inovasi penting dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur daerah.
Langkah Pemerintah Kota Manado tersebut mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat. Asisten Deputi Pengembangan BUMN Infrastruktur dan Logistik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Yuli Sri Wilanti, menyatakan bahwa pinjaman daerah kepada PT SMI mencerminkan pergeseran paradigma pembiayaan pembangunan. Menurutnya, daerah kini tidak lagi hanya bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat, tetapi mulai menunjukkan kemandirian fiskal dengan mengambil inisiatif pembiayaan yang lebih terencana dan efisien.
“Langkah ini membuka jalan bagi daerah untuk mengambil peran lebih besar dalam pengelolaan dan pembangunan infrastruktur publik secara mandiri,” ungkap Asdep Yuli. Ia menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar, terutama SPAM, adalah prioritas nasional karena akses terhadap air minum yang aman dan layak merupakan hak dasar setiap warga negara.
Direktur Utama PT SMI, Reynaldi Hermansjah, menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan kembali perusahaan dalam mendukung pembangunan Kota Manado. Dengan total pinjaman Rp80 miliar, proyek SPAM yang dibiayai diyakini dapat memperluas kapasitas pelayanan air bersih hingga mencapai 80 persen cakupan sambungan rumah tangga di wilayah tersebut pada tahun 2029. Pencapaian ini turut mendukung pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada aspek penyediaan akses air bersih dan sanitasi layak.
Sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan, PT SMI memiliki mandat sebagai lembaga pembiayaan pembangunan (Development Finance Institution/DFI). Tugasnya adalah membantu mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur, baik di tingkat nasional maupun daerah, melalui pembiayaan yang terstruktur dan profesional. Pinjaman daerah yang diberikan kepada Manado menjadi contoh nyata penerapan mandat tersebut di tingkat lokal.
Walikota Manado, Andrei Angouw, menyampaikan terima kasih kepada PT SMI atas kepercayaan dan dukungan pembiayaan yang telah diberikan. Ia menegaskan bahwa proyek SPAM ini merupakan bagian dari rangkaian infrastruktur strategis yang dibangun melalui skema pinjaman daerah. Selain SPAM, proyek pembangunan Pasar Bersehati dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) juga termasuk dalam program pembiayaan serupa. Pembangunan SPAM ditargetkan rampung pada Desember 2025, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat mulai tahun berikutnya.
Dalam skema pinjaman ini, PT Bank SulutGo turut menandatangani perjanjian dana cadangan kewajiban, yang berfungsi sebagai jaminan keberlangsungan pembayaran pinjaman daerah. Keterlibatan Bank SulutGo menjadi cerminan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan lokal dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan akuntabel. Walikota Manado berharap kerja sama ke depan dengan Bank SulutGo dapat terus terjalin, bahkan menjajaki kemungkinan pinjaman langsung dengan suku bunga yang lebih kompetitif.
Lebih luas lagi, skema pembiayaan seperti ini merupakan implementasi dari kebijakan nasional yang mendorong alternatif pembiayaan pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (HKFN).
Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah diberikan ruang untuk mengakses berbagai instrumen pembiayaan, termasuk Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah, dan Sukuk Daerah. Mekanisme ini bertujuan mendorong kemandirian fiskal daerah serta memperluas kapasitas pembangunan dengan skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan produktif.
Perlu digarisbawahi bahwa pinjaman daerah bukanlah beban utang semata. Jika dikelola dengan baik dan transparan, pinjaman daerah justru menjadi investasi jangka menengah dan panjang yang sangat strategis. Ia tidak hanya meningkatkan kualitas layanan publik seperti air minum, kesehatan, dan pasar tradisional, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Langkah yang diambil Pemerintah Kota Manado dalam memperluas SPAM melalui pembiayaan alternatif ini menjadi bukti bahwa inovasi dan keberanian dalam pengelolaan keuangan daerah mampu menghasilkan solusi konkret bagi tantangan pelayanan dasar masyarakat. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk lebih aktif menggali sumber-sumber pembiayaan kreatif dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan.
Penulis: Tim Media Konstruksi
Untuk mengetahui berita lainnya Baca di: www.mediakonstruksi.id/berita/, www.mediakonstruksi.id/info/
