Jakarta, 10 Mei 2025 — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa Pelabuhan Ciwandan di Banten dan Patimban di Subang dapat menjadi alternatif strategis untuk mengurai kemacetan logistik yang selama ini membelit Pelabuhan Tanjung Priok. Pernyataan ini menanggapi usulan dari para pelaku usaha dan asosiasi logistik yang mengeluhkan tingginya kepadatan arus bongkar muat di pelabuhan utama Indonesia tersebut.
Dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (10/5), Dudy menyatakan bahwa alternatif pelabuhan memang sudah disiapkan. Kapasitas Pelabuhan Ciwandan dan Patimban dinilai memadai untuk menampung sebagian aktivitas logistik yang selama ini terpusat di Tanjung Priok. “Kapasitas di Banten memungkinkan. Kemudian Patimban juga mungkin, tetapi tentu kita harus melihat lokasi para pelaku usaha yang akan menggunakan pelabuhan itu,” ujar Dudy.
Pernyataan ini merupakan tanggapan langsung terhadap masukan dari Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Akbar Djohan, yang sebelumnya dalam sebuah diskusi di Menara Kadin pada 26 April 2025, menyarankan agar Pelabuhan Ciwandan dijadikan sebagai pelabuhan hub untuk kegiatan ekspor-impor. Menurut ALFI, penyebaran beban aktivitas pelabuhan akan meningkatkan efisiensi distribusi barang dan menurunkan biaya logistik nasional.
Dudy mengakui bahwa wacana pemindahan sebagian aktivitas bongkar muat dari Tanjung Priok ke Ciwandan dan Patimban sudah masuk dalam radar Kementerian Perhubungan. Menurutnya, langkah ini sangat penting untuk menghindari pengulangan kemacetan parah yang terjadi akibat kelebihan kapasitas pelabuhan. Ia menjelaskan bahwa salah satu terminal di Tanjung Priok saat ini bahkan telah menampung lebih dari 65 persen dari kapasitas ideal. Hal ini membuat arus kendaraan di jalan-jalan sekitar pelabuhan menjadi macet dan mengganggu efisiensi logistik.
“Kita sudah melihat dampaknya. Apabila terminal menampung lebih dari kapasitas, maka kapasitas jalan tidak akan mampu mendukung,” kata Dudy. Oleh karena itu, Kemenhub telah meminta Pelindo sebagai operator pelabuhan untuk lebih cermat mengatur alokasi terminal agar tidak ada yang kelebihan beban.
Namun demikian, Dudy menekankan bahwa relokasi aktivitas logistik bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan oleh pemerintah. Keputusan akhir tetap berada di tangan pelaku usaha. Menurutnya, faktor-faktor seperti efisiensi biaya distribusi, lokasi gudang, dan kedekatan pelabuhan dengan pusat produksi maupun konsumen menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan dalam memilih pelabuhan.
“Kami dari pemerintah hanya ingin memastikan bahwa kapasitas di Tanjung Priok tidak overload. Kalau overload akan berdampak ke jalan dan mengganggu arus distribusi. Penggunaan pelabuhan alternatif seperti Ciwandan atau Patimban bisa menjadi solusi, tapi kita serahkan ke pelaku usaha untuk menilai keekonomiannya,” tambahnya.
Saat ini, Pelabuhan Patimban masih dalam proses pembangunan, khususnya untuk terminal kendaraan (car terminal) dan kontainer (container terminal). Dudy menyatakan bahwa Kemenhub berharap pelaku usaha yang berlokasi di sekitar wilayah Subang, Jawa Barat, dapat memanfaatkan pelabuhan ini begitu infrastruktur pelabuhan dan akses jalan ke kawasan industri selesai dibangun.
Dengan terus berkembangnya kawasan industri di Jawa Barat, terutama di koridor Bekasi-Karawang-Subang, Patimban memiliki posisi strategis untuk mendukung kegiatan logistik, khususnya ekspor otomotif dan manufaktur. Sementara itu, Pelabuhan Ciwandan yang sudah lebih dahulu beroperasi dianggap dapat langsung dimanfaatkan, terutama oleh pelaku industri yang berbasis di Banten dan sekitarnya.
Para pengamat transportasi menyambut baik langkah Kemenhub yang mulai menyusun strategi desentralisasi pelabuhan. Pemerataan aktivitas logistik ke pelabuhan-pelabuhan alternatif seperti Ciwandan dan Patimban dinilai krusial demi menghindari ketergantungan pada Tanjung Priok yang kini semakin sesak.
“Jika logistik kita hanya bergantung pada satu pelabuhan, maka saat terjadi masalah, seluruh rantai pasok nasional bisa terganggu,” ujar salah satu pengamat logistik dari Universitas Indonesia. Ia menambahkan, untuk mewujudkan desentralisasi logistik secara optimal, pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan tol, jalur kereta api, dan sistem manajemen pelabuhan berbasis digital.
Kebijakan ini juga selaras dengan upaya pemerintah menekan biaya logistik nasional yang saat ini masih berada di angka 23-24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di atas negara-negara maju yang rata-rata di bawah 10 persen. Dengan membuka jalur alternatif distribusi dan memperbaiki sistem manajemen pelabuhan, diharapkan biaya logistik nasional dapat ditekan hingga ke angka ideal di bawah 15 persen.
Menteri Dudy menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa kerja sama antara pemerintah, operator pelabuhan, dan pelaku usaha akan menghasilkan ekosistem logistik yang lebih efisien, tangguh, dan terdesentralisasi. “Yang penting sekarang adalah mencegah terulangnya kemacetan seperti kemarin. Kita punya pilihan pelabuhan lain, dan sekarang saatnya memanfaatkannya secara bijak,” tegasnya.
Penulis: Tim Media Konstruksi
Untuk mengetahui berita lainnya Baca di: www.mediakonstruksi.id/berita/, www.mediakonstruksi.id/info/
