Pemerintah Kota Mataram saat ini tengah melaksanakan proyek strategis pembangunan Kantor Wali Kota yang baru di Jalan Gajah Mada, Jempong, Kecamatan Sekarbela. Proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik gedung pemerintahan, tetapi juga menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam pemberdayaan tenaga kerja lokal serta penggunaan material dalam negeri secara maksimal.
Proyek pembangunan ini ditargetkan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pemberdayaan sumber daya lokal yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Mataram menargetkan bahwa sekitar 85 persen tenaga kerja yang terlibat dalam pembangunan ini berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya Pulau Lombok. Upaya ini dilakukan untuk memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat, sekaligus memperkuat kapasitas tenaga kerja lokal di bidang konstruksi dan jasa penunjang lainnya.
Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Widiahning, pembangunan tahap pertama proyek ini menelan anggaran sebesar Rp60 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp58 miliar dialokasikan untuk pekerjaan fisik, sementara Rp1,8 miliar digunakan untuk jasa konsultasi pengawasan proyek.
“Pengerjaan tahap pertama ini diperkirakan berlangsung selama tujuh bulan. Pembangunan fisik dimulai setelah penandatanganan kontrak resmi dengan pemenang tender pada 7 Mei kemarin. Target penyelesaiannya adalah pada 31 Desember 2025,” jelas Lale dalam keterangannya pada Selasa, 20 Mei 2025.
Tahap pertama pembangunan ini dikerjakan oleh PT Duta Indah Utama (DIU), sebuah perusahaan konstruksi lokal yang juga berperan dalam menyerap tenaga kerja daerah. Saat ini, meski jumlah pekerja di lapangan masih terbatas karena proyek masih berada pada tahap awal (pemancangan), Lale memastikan bahwa jumlah tenaga kerja akan meningkat signifikan seiring dengan masuknya tahapan pengecoran fondasi dan pembangunan struktur.
“Kalau proyek sudah masuk ke fase pengecoran dan struktur bangunan, jumlah pekerja bisa mencapai ratusan orang. Dan 85 persen di antaranya adalah pekerja lokal dari NTB,” tambahnya.
Lebih lanjut, Pemerintah Kota Mataram juga menekankan penggunaan material lokal dan dalam negeri untuk pembangunan kantor ini. Sekitar 75 persen bahan bangunan yang digunakan berasal dari produsen lokal dan seluruhnya memenuhi standar mutu nasional atau Standar Nasional Indonesia (SNI). Di antara material yang digunakan antara lain batu bata, beton, semen, besi, kayu, serta bahan alami seperti bambu dan batu alam yang dipasok oleh pelaku usaha lokal.
Penggunaan material lokal ini diharapkan tidak hanya mendukung efisiensi proyek melalui pengurangan biaya logistik, tetapi juga menjadi dorongan signifikan bagi pertumbuhan industri bahan bangunan di tingkat lokal dan nasional. Langkah ini mencerminkan sinergi antara pembangunan fisik dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
Pembangunan Kantor Wali Kota Mataram ini direncanakan berdiri di atas lahan seluas 3,5 hektare. Konsep arsitektur yang diusung adalah modern, namun tetap mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal Kota Mataram serta prinsip ramah lingkungan. Selain itu, desain bangunan juga dirancang agar tahan terhadap bencana dan inklusif, sehingga dapat diakses dan digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Peletakan batu pertama proyek dilakukan langsung oleh Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, pada 30 April 2025 lalu. Dalam sambutannya, Mohan menegaskan bahwa kantor wali kota yang baru ini tidak hanya akan menjadi pusat administrasi, tetapi juga simbol kemajuan dan representasi jati diri Kota Mataram yang berakar kuat pada budaya lokal.
“Ini bukan sekadar bangunan, melainkan simbol kemajuan dan keberlanjutan yang kita bangun bersama. Kantor ini harus fungsional, representatif, dan menjadi kebanggaan masyarakat Mataram,” ujar Mohan dalam acara tersebut.
Pemerintah Kota Mataram memperkirakan bahwa total anggaran pembangunan kantor baru ini akan mencapai sekitar Rp250 miliar, dengan target penyelesaian secara keseluruhan pada tahun 2027. Proyek ini akan dilakukan secara bertahap, dengan setiap tahapnya dievaluasi secara ketat untuk memastikan kualitas pekerjaan dan keterlibatan masyarakat lokal tetap menjadi prioritas utama.
Dengan dilaksanakannya proyek pembangunan ini secara terencana, transparan, dan partisipatif, Pemerintah Kota Mataram berharap kantor baru ini akan memberikan manfaat jangka panjang, baik dari sisi pelayanan publik, estetika kota, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi lokal.
Pembangunan Kantor Wali Kota Mataram bukan hanya sekadar pengadaan fasilitas pemerintahan, melainkan menjadi contoh konkrit dari pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kekuatan sumber daya lokal. Sebuah fondasi kuat untuk masa depan Mataram yang lebih modern dan mandiri.
Penulis: Tim Media Konstruksi
Untuk mengetahui berita lainnya Baca di: www.mediakonstruksi.id/berita/, www.mediakonstruksi.id/info/
