Jakarta – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmennya untuk memperkuat infrastruktur irigasi di Provinsi Jawa Timur (Jatim) sebagai bagian dari strategi percepatan swasembada pangan nasional. Komitmen ini disampaikan langsung oleh Menteri PU Dody Hanggodo dalam pertemuan dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan sejumlah bupati di Jakarta, Senin (14/4/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Dody menyatakan bahwa pemerintah pusat akan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membantu pemerintah kabupaten dalam memperkuat jaringan irigasi, termasuk irigasi tersier yang sangat vital untuk mendukung produktivitas petani.
“Dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, kami kini memiliki payung hukum yang jelas untuk mengintervensi langsung jaringan irigasi di daerah. Saya minta Bapak dan Ibu Bupati segera mengirimkan surat resmi mengenai kebutuhan masing-masing wilayah agar segera bisa kami proses,” ujar Menteri Dody dalam keterangan resminya, Selasa (15/4/2025).
Dukungan DAK untuk Infrastruktur Pertanian
Menteri Dody menjelaskan bahwa sektor irigasi merupakan fondasi utama dalam menjaga dan meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya tanaman pangan strategis seperti padi. Jawa Timur, sebagai salah satu lumbung pangan nasional, memiliki target produksi gabah kering panen (GKP) sebesar 12,6 juta ton pada tahun 2025. Oleh karena itu, penguatan jaringan irigasi menjadi keharusan.
Kementerian PU, lanjut Dody, siap mengalokasikan DAK yang lebih besar khususnya untuk infrastruktur sumber daya air yang menunjang pertanian. Hal ini diharapkan mampu mempercepat rehabilitasi jaringan yang rusak sekaligus membuka jaringan irigasi baru di wilayah-wilayah yang selama ini belum terjangkau.
Respons Positif dari Pemerintah Daerah
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengapresiasi langkah cepat Kementerian PU dalam merespons kebutuhan daerah. Ia menekankan bahwa bantuan pemerintah pusat, khususnya dalam bentuk DAK untuk sumber daya air, sangat penting guna menunjang sistem irigasi yang andal dan berkelanjutan.
“Kami sangat membutuhkan dukungan konkret dari Kementerian PU, khususnya dalam bentuk DAK sumber daya air, untuk mempercepat rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak dan mengembangkan saluran baru yang dibutuhkan petani,” ungkap Khofifah.
Aspirasi Daerah: Dari Bawean hingga Malang
Sejumlah kepala daerah yang hadir dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan permasalahan irigasi yang dihadapi masing-masing wilayah. Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, misalnya, menyoroti kondisi Pulau Bawean yang hingga kini belum memiliki jaringan irigasi permanen. Dari total 4.000 hektare lahan pertanian di Bawean, 75 persen di antaranya masih mengandalkan air hujan.
“Kami sangat berharap Kementerian PU bisa segera membangun jaringan irigasi permanen di Bawean agar produksi pangan lebih stabil dan tidak tergantung musim,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Malang, Sanusi, menyampaikan tantangan besar yang dihadapi wilayahnya akibat kerusakan infrastruktur irigasi pasca bencana alam. Tanggul dan bendungan yang rusak menyebabkan petani hanya bisa panen satu kali dalam setahun.
“Produksi pertanian kami menurun signifikan. Kami butuh perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur akibat banjir,” jelas Sanusi.
Kolaborasi Multi-Pihak untuk Swasembada Pangan
Pertemuan tersebut dihadiri pula oleh sejumlah pejabat tinggi Kementerian PU, seperti Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU Rachman Arief Dienaputra, Dirjen Prasarana Strategis Maulidya Indah Junica, serta jajaran staf ahli dan direktur teknis terkait bidang sumber daya air dan infrastruktur jalan.
Sementara dari pihak Pemerintah Provinsi Jatim, Gubernur Khofifah didampingi oleh Sekretaris Daerah Adhy Karyono, Kepala Dinas PU Bina Marga Edy Tambeng Widjaja, Kepala Dinas Perhubungan Nyono, dan Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Baju Trihaksoro. Turut hadir pula sejumlah kepala daerah lainnya, antara lain Bupati Bojonegoro Setyo Wahyono, Bupati Pamekasan Kholilurrahman, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, Bupati Jombang Warsubi, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, dan Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono.
Melalui koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan percepatan rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi di Jatim dapat terealisasi dalam waktu dekat. Langkah ini tidak hanya penting untuk mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga sebagai wujud kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan konkret para petani di lapangan.
Dengan payung hukum yang kuat, dukungan anggaran yang memadai, serta sinergi lintas sektor, pemerintah optimistis bahwa target swasembada pangan nasional bisa tercapai, dimulai dari lahan-lahan subur di Jawa Timur.
Penulis: Tim Media Konstruksi
Untuk mengetahui berita lainnya Baca di: www.mediakonstruksi.id/berita/, www.mediakonstruksi.id/info/
