Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah pembangunan perumahan layak huni yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan. Program ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.
Dalam rangka memperkuat langkah tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Sulbar, Maddareski Salatin, menghadiri kegiatan Residential Developer Gathering 2025 yang diselenggarakan oleh PLN Unit Induk Distribusi (UID) UP3 Mamuju. Acara ini digelar pada Jumat, 4 Juli 2025, di Ballroom Hotel Maleo Mamuju, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di sektor perumahan dan ketenagalistrikan.
Mendukung Program Strategis Nasional
Kegiatan Residential Developer Gathering 2025 merupakan bagian dari dukungan terhadap program strategis nasional pembangunan 3 juta rumah yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat. Program ini bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah, masyarakat pedesaan, dan komunitas pesisir yang selama ini kurang terjangkau oleh infrastruktur modern.
Dalam sambutannya, Maddareski Salatin menegaskan bahwa Dinas Perkimtan Sulbar memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) perumahan layak huni dapat dipenuhi secara merata. Ia menilai bahwa kegiatan ini sangat strategis karena memperkuat sinergi antara pengembang properti, pemerintah daerah, dan penyedia layanan ketenagalistrikan seperti PLN.
“Kami sangat mengapresiasi inisiatif ini, yang tidak hanya mempererat hubungan antara pengembang properti dan pemerintah, tetapi juga mendorong sinergi untuk mewujudkan program perumahan bagi masyarakat perkotaan, pedesaan, dan pesisir,” ujar Maddareski.
Kolaborasi Multisektor, Kunci Keberhasilan
Lebih lanjut, Maddareski menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan program pembangunan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan. Ia mengingatkan bahwa hak atas tempat tinggal yang layak adalah bagian dari hak dasar warga negara, dan harus menjadi prioritas dalam setiap perencanaan pembangunan daerah.
“Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat mutlak diperlukan guna mendukung seluruh program prioritas ini,” tegasnya.
Sinergi yang dibangun melalui forum-forum seperti Residential Developer Gathering membuka ruang dialog, pertukaran gagasan, serta koordinasi lintas sektor yang sangat penting dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan perumahan di Sulbar. Tantangan-tantangan tersebut antara lain keterbatasan lahan, akses terhadap energi listrik yang stabil, hingga kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah layak huni.
Peran Strategis Pengembang Perumahan
Dalam acara tersebut, turut hadir perwakilan dari Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (REI) yang merupakan wadah utama bagi para pelaku industri properti nasional. Kehadiran REI semakin memperkuat pentingnya peran sektor swasta dalam mempercepat pembangunan rumah layak huni, baik dalam bentuk rumah tapak maupun hunian vertikal seperti apartemen.
Pengembang perumahan dinilai sebagai mitra strategis dalam menyediakan solusi hunian yang terjangkau dan sesuai dengan karakteristik wilayah. Hal ini mencakup desain yang ramah lingkungan, efisien energi, dan adaptif terhadap risiko bencana, terutama di daerah pesisir dan rawan gempa seperti Sulawesi Barat.
Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis tata ruang dan keberlanjutan lingkungan dalam setiap proyek pembangunan perumahan. Ini sejalan dengan tujuan untuk menciptakan permukiman yang tidak hanya layak secara fisik, tetapi juga sehat dan aman bagi penghuninya dalam jangka panjang.
Energi Listrik dan Akses Permukiman
Dalam konteks pembangunan hunian, dukungan dari PLN dalam penyediaan akses listrik yang andal menjadi faktor kunci. Ketersediaan listrik merupakan infrastruktur dasar yang tidak terpisahkan dari hunian modern, dan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
PLN UID UP3 Mamuju melalui gathering ini menyampaikan komitmennya untuk mendukung sektor perumahan melalui penyediaan jaringan listrik yang memadai serta sistem layanan yang responsif terhadap kebutuhan pengembang dan konsumen.
Menuju Sulbar yang Sejahtera dan Berkelanjutan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan bahwa pengembangan infrastruktur perumahan yang layak dan berkelanjutan akan terus menjadi prioritas dalam lima tahun ke depan. Melalui sinergi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat, diharapkan program pembangunan perumahan dapat menjadi pendorong utama dalam mewujudkan masyarakat Sulbar yang sejahtera, adil, dan berdaya saing.
Residential Developer Gathering 2025 bukan hanya sekadar forum komunikasi, tetapi juga menjadi wadah strategis dalam membangun kesepahaman dan langkah konkret menuju penyediaan hunian layak yang merata dan inklusif di seluruh wilayah Sulawesi Barat.
Penulis: Tim Media Konstruksi
Untuk mengetahui berita lainnya Baca di: www.mediakonstruksi.id/berita/, www.mediakonstruksi.id/info/
