PALANGKA RAYA – Upaya percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah barat Kalimantan Tengah terus menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan. Salah satunya terlihat dalam audiensi antara Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PAN, Muhammad Syauqie, dengan Bupati Kotawaringin Barat (Kobar), Hj. Nurhidayah, beserta jajaran DPRD Kobar, yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa, 24 Juni 2025.
Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis, dengan fokus utama pada percepatan pembangunan bandara baru di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam pertemuan itu, Syauqie menegaskan bahwa kebutuhan akan infrastruktur transportasi udara di wilayah barat Kalimantan Tengah sudah sangat mendesak, mengingat tingginya pertumbuhan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut dan keterbatasan kapasitas Bandara Iskandar di Pangkalan Bun yang ada saat ini.
Menurut Syauqie, pembangunan bandara baru bukan hanya sebatas proyek fisik semata, tetapi merupakan langkah strategis dalam membangun konektivitas dan membuka keterisolasian wilayah. “Bandara baru di Kobar diperlukan untuk menunjang mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi logistik, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan barat Kalimantan Tengah yang selama ini relatif tertinggal,” ujar Syauqie dalam pernyataannya.
Ia juga menambahkan bahwa proyek strategis seperti ini harus menjadi bagian dari perencanaan nasional. Oleh karena itu, ia menyatakan komitmennya untuk mengawal langsung aspirasi dari daerah ini dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama mitra kerja kementerian, khususnya Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR.
Sementara itu, Bupati Kobar, Hj. Nurhidayah, dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan pembangunan bandara baru sejak beberapa tahun lalu. Namun hingga saat ini, belum ada realisasi konkret. Ia menegaskan bahwa percepatan pembangunan bandara baru sangat krusial tidak hanya untuk kepentingan Kabupaten Kotawaringin Barat semata, melainkan juga bagi daerah-daerah sekitar yang turut bergantung pada akses transportasi dari wilayah ini.
“Bandara baru ini bukan hanya kebutuhan Kobar, tapi kebutuhan lintas daerah. Banyak wilayah tetangga yang juga akan merasakan manfaatnya. Kami berharap pemerintah pusat dapat memprioritaskan proyek ini,” ujar Nurhidayah.
Dalam forum tersebut, DPRD Kobar juga menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar yang dinilai mendesak. Beberapa di antaranya meliputi perbaikan jalan-jalan yang rusak, pembangunan jembatan penghubung antarwilayah, serta peningkatan sarana transportasi yang menunjang pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata.
Menanggapi hal tersebut, Syauqie menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah dan pusat. Ia menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat dan potensi unggulan daerah.
“Kotawaringin Barat memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai dari pertanian, perkebunan, hingga pariwisata. Namun semua itu tidak akan tumbuh maksimal tanpa dukungan infrastruktur yang memadai. Oleh sebab itu, saya akan kawal aspirasi ini agar bisa masuk ke dalam skala prioritas nasional,” tegas Syauqie.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam konteks pembangunan daerah, perhatian pusat tidak boleh hanya berfokus pada wilayah-wilayah besar saja, melainkan juga harus memberikan porsi yang adil untuk daerah-daerah dengan keterbatasan akses dan infrastruktur seperti Kobar. Ia menambahkan, dalam sistem otonomi daerah yang ada saat ini, dukungan pusat sangat menentukan keberhasilan pembangunan di daerah.
Audiensi ditutup dengan penyampaian sejumlah usulan teknis dari DPRD Kotawaringin Barat, yang disambut positif oleh Syauqie. Ia berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan dan memastikan agar pembahasan lanjutan di Komisi V DPR RI dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan di wilayah Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Kobar.
Pertemuan ini menjadi simbol penting dari kerja kolaboratif antara legislatif di pusat dan pemerintah daerah dalam memperjuangkan percepatan pembangunan yang merata. Diharapkan, melalui dukungan politik yang kuat dan sinergi antarpihak, pembangunan bandara baru dan infrastruktur dasar lainnya di Kobar dapat segera direalisasikan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Dengan meningkatnya perhatian pemerintah pusat terhadap isu konektivitas dan pemerataan pembangunan, Kabupaten Kotawaringin Barat kini berada dalam posisi strategis untuk menjadi salah satu poros pertumbuhan baru di Kalimantan Tengah. Namun, semua itu tentu membutuhkan langkah konkret, konsistensi, dan komitmen berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan.
Penulis: Tim Media Konstruksi
Untuk mengetahui berita lainnya Baca di: www.mediakonstruksi.id/berita/, www.mediakonstruksi.id/info/
