Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui program Sekolah Rakyat, yang kini memasuki tahap pertama pelaksanaannya. Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, memastikan bahwa penanganan infrastruktur Sekolah Rakyat tahap I sudah mulai berjalan sejak minggu lalu dan ditargetkan rampung pada tahun 2025.
Program ini mencakup perbaikan pada 100 sekolah di berbagai wilayah Indonesia, dengan fokus utama pada renovasi ringan hingga sedang, termasuk perbaikan struktur bangunan dan penyediaan meubelair. Dari jumlah tersebut, sebanyak 65 sekolah telah memulai proses renovasi, sementara 35 sisanya masih dalam tahap survei lokasi.
Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Sarana Prasarana dan Infrastruktur Jaringan Sekolah Rakyat yang digelar di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Selasa (20/5/2025), Menteri Dody menjelaskan bahwa renovasi ini merupakan langkah awal yang strategis untuk menciptakan lingkungan belajar yang layak dan mendukung bagi anak-anak Indonesia.
“Dari 100 Sekolah Rakyat tahap I, sebanyak 65 sekolah sudah dimulai pekerjaan renovasi ringan hingga sedang (non-struktur) sejak minggu lalu. Insya Allah 65 sekolah ini bisa diselesaikan awal Juli nanti,” ujar Menteri Dody.
Renovasi ini tersebar di berbagai wilayah, menunjukkan pemerataan pembangunan infrastruktur pendidikan. Dari 65 sekolah yang telah mulai dikerjakan, 13 berada di Sumatera, 34 di Jawa, 3 di Kalimantan, 8 di Sulawesi, 3 di Bali/Nusa Tenggara, 2 di Maluku Utara, dan 2 di Papua. Adapun 35 sekolah lainnya masih dalam tahap survei, namun ditargetkan pengerjaannya selesai pada September 2025, atau lebih cepat jika memungkinkan.
“Kami upayakan agar 35 sekolah lainnya dapat selesai pada Juli atau Agustus, lebih cepat lebih baik agar anak-anak segera dapat menikmati fasilitas pendidikan yang layak,” tambah Menteri Dody.
Lebih lanjut, Menteri Dody menjelaskan bahwa tahap I lebih fokus pada renovasi bangunan sekolah eksisting, sementara pada tahap II yang ditargetkan selesai pada 2026 mendatang, akan dilakukan pembangunan sekolah baru dari awal. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya memperbaiki yang sudah ada, tetapi juga memperluas jangkauan pendidikan melalui pembangunan unit sekolah baru di wilayah-wilayah yang membutuhkan.
“Kita sudah memverifikasi 219 lokasi usulan tahap II, di mana 35 sudah disetujui, 69 belum disetujui karena kendala administrasi seperti sertipikat lahan yang belum lengkap, dan 115 tidak disetujui karena lahannya tidak sesuai ketentuan,” terang Menteri Dody. Ia menambahkan bahwa untuk lokasi yang tidak sesuai, pihaknya akan meminta usulan pengganti dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Kementerian Sosial (Kemensos).
Respons positif terhadap langkah cepat ini juga disampaikan oleh Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, yang hadir dalam rapat tersebut. Ia mengapresiasi kerja cepat Kementerian PU dalam menjalankan tahap awal proyek ini.
“Kami harap Kementerian PU dapat memaksimalkan penyelesaian tahap I agar tepat waktu, atau bahkan lebih cepat lagi, supaya pembangunan tahap II bisa segera dimulai dan selesai tepat waktu, agar bisa digunakan pada tahun ajaran 2026 nanti,” ujar Mensos Saifullah.
Turut hadir mendampingi Menteri Dody dalam rapat tersebut adalah Direktur Jenderal Prasarana Strategis Maulidya Indah Junica serta Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Essy Asiah. Kehadiran mereka mencerminkan solidnya koordinasi antarlembaga dalam mendukung program Sekolah Rakyat ini.
Inisiatif ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam menghadirkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas, terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar. Program Sekolah Rakyat bukan hanya soal pembangunan fisik, namun juga simbol dari komitmen negara untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan manusia Indonesia.
Dengan memastikan infrastruktur yang memadai, program ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inspiratif, sehingga siswa dapat belajar secara optimal. Selain itu, penyediaan meubelair dan fasilitas pendukung lainnya juga menjadi perhatian serius agar tidak hanya bangunan yang direnovasi, namun seluruh aspek penunjang pendidikan bisa ditingkatkan.
Pemerintah berharap bahwa melalui percepatan pembangunan dan renovasi sekolah, kesenjangan dalam akses pendidikan bisa diminimalkan. Dengan target ambisius dan kerja kolaboratif lintas kementerian, program Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi fondasi kuat untuk mencetak generasi masa depan yang cerdas, sehat, dan berdaya saing tinggi.
Penulis: Tim Media Konstruksi
Untuk mengetahui berita lainnya Baca di: www.mediakonstruksi.id/berita/, www.mediakonstruksi.id/info/
