Pelabuhan Panjang sebagai pelabuhan utama di Provinsi Lampung memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Namun hingga kini, pelabuhan strategis tersebut dinilai belum berfungsi secara maksimal. Sejumlah hambatan masih menjadi ganjalan dalam upaya optimalisasi peran Pelabuhan Panjang sebagai pusat logistik dan perdagangan.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung, Ary Meizari Alfian, menekankan perlunya sinergi lintas sektor untuk mengatasi berbagai kendala yang menghambat kinerja Pelabuhan Panjang. Dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Apindo Lampung, Ary menyampaikan bahwa optimalisasi pelabuhan memerlukan keterlibatan aktif dari semua pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, hingga akademisi dan lembaga terkait lainnya.
“Jika peran Pelabuhan Panjang dapat dioptimalkan, dampaknya akan sangat positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Lampung,” kata Ary dalam sambutannya saat membuka FGD tersebut.
FGD tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk menghasilkan rekomendasi tertulis, tetapi juga sebagai pijakan strategis dalam pengambilan kebijakan jangka panjang. Ary menyebutkan beberapa persoalan utama yang saat ini menjadi hambatan signifikan terhadap optimalisasi fungsi Pelabuhan Panjang.
Salah satu kendala utama adalah kebijakan nasional yang membatasi aktivitas impor melalui pelabuhan ini. Menurut Ary, kebijakan tersebut berimbas pada meningkatnya biaya logistik serta memperlambat proses distribusi barang ke dan dari Lampung. Akibatnya, daya saing wilayah ini sebagai kawasan industri dan investasi menjadi terganggu.
“Kondisi ini bisa menurunkan minat investor karena efisiensi logistik menjadi salah satu pertimbangan utama dalam keputusan investasi,” jelas Ary.
Selain itu, Ary juga menyoroti belum disahkannya Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Panjang hingga akhir tahun 2023. RIP yang seharusnya menjadi acuan utama dalam pembangunan dan pengembangan pelabuhan tersebut, hingga kini masih dalam tahap akhir peninjauan oleh pemerintah pusat.
“Tanpa kejelasan arah pembangunan, investasi infrastruktur dan fasilitas pelabuhan akan mengalami ketidakpastian. Ini bisa menyebabkan kerugian ekonomi jangka panjang bagi Lampung,” tegas Ary.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sektor transportasi dan pergudangan di Lampung mencatat pertumbuhan sebesar 16,66 persen pada tahun 2023. Angka ini menjadi bukti bahwa sektor logistik merupakan salah satu penggerak utama ekonomi daerah. Namun, pertumbuhan ini dapat terganggu jika aktivitas pelabuhan masih dibatasi dan infrastruktur pendukung belum optimal.
“Kita butuh langkah konkret dan kebijakan yang mendukung. Potensi Pelabuhan Panjang sangat besar dan harus segera dimaksimalkan,” lanjut Ary.
Mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Lampung, Mulyadi Irsan, mengapresiasi inisiatif Apindo dalam menyelenggarakan FGD ini. Ia menilai Pelabuhan Panjang memiliki nilai strategis yang tidak dimiliki oleh banyak daerah lain di Indonesia.
“Kita patut bersyukur karena Lampung memiliki Pelabuhan Panjang yang sangat strategis. Daerah seperti Sumsel dan Bengkulu pun berjuang keras untuk membangun pelabuhan sekelas ini,” ujar Mulyadi.
Ia juga menambahkan bahwa posisi Pelabuhan Panjang yang dekat dengan jaringan jalan tol menjadikannya sangat kompetitif dalam hal efisiensi distribusi barang. Karena itu, ia mendorong semua pihak agar bekerja sama untuk memperkuat kontribusi pelabuhan terhadap perekonomian daerah maupun nasional.
FGD yang digelar Apindo Lampung tersebut menghadirkan berbagai narasumber penting, antara lain Direktur Great Giant Pineapple (GGP) Welly Sugiono, General Manager Pelindo Panjang Imam Rahmayadi, Kepala Bea Cukai Lampung Arif, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung Evie.
Tidak hanya itu, forum ini juga dihadiri oleh sejumlah pembahas dari berbagai latar belakang, termasuk akademisi, praktisi ekonomi, serta perwakilan dari institusi strategis seperti Bank Indonesia, Bappeda, dan BPS. Beberapa tokoh yang hadir di antaranya adalah Dr. Andi Desfiandi (Apindo), Dr. Yanuar Irawan (Sekretaris Umum Apindo Lampung), Ardiansyah (Ketua Dewan Pembina Apindo), serta para akademisi dari Universitas Lampung dan Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya.
Dengan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan ini, diharapkan hasil FGD dapat ditindaklanjuti menjadi rekomendasi nyata yang mendorong percepatan pengesahan RIP Pelabuhan Panjang serta pelonggaran kebijakan pembatasan impor yang selama ini dinilai menghambat kelancaran arus barang.
FGD ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antar lembaga dan sektor merupakan prasyarat utama dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan logistik yang efisien dan berdaya saing. Optimalisasi Pelabuhan Panjang tidak hanya penting bagi Provinsi Lampung, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap jaringan logistik nasional, terutama di kawasan barat Indonesia.
Dengan langkah strategis yang terukur dan dukungan semua pihak, Pelabuhan Panjang diharapkan dapat bertransformasi menjadi gerbang logistik unggulan yang memperkuat posisi Lampung dalam peta ekonomi nasional.
Penulis: Tim Media Konstruksi
Untuk mengetahui berita lainnya Baca di: www.mediakonstruksi.id/berita/, www.mediakonstruksi.id/info/
