Jakarta, 13 April 2025 – Dalam era global yang penuh ketidakpastian, kemandirian ekonomi nasional menjadi kebutuhan mendesak bagi Indonesia. Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, menegaskan pentingnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui transformasi kawasan transmigrasi menjadi Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi. Hal ini disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan, dan Ekonomi Global” yang digelar The Yudhoyono Institute di Hotel Sahid, Jakarta.
Dalam paparannya, Menteri Iftitah menjelaskan bahwa transmigrasi kini bukan lagi sekadar pemindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain, tetapi telah menjadi strategi pembangunan ekonomi yang holistik dan adaptif terhadap tantangan global. “Melalui transformasi transmigrasi, kemandirian ekonomi nasional ini harapannya dapat mengubah kawasan-kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan baru yang tersebar di berbagai daerah,” ungkapnya.
Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi
Konsep Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi (KETT) dirancang untuk menjawab tantangan sentralisasi ekonomi yang selama ini terfokus di Pulau Jawa dan wilayah metropolitan seperti Jabodetabek. Dengan menyebarkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke luar Jawa, Indonesia dapat menciptakan keseimbangan pembangunan antarwilayah sekaligus mengurangi tekanan urbanisasi.
Menteri Iftitah menekankan bahwa kawasan transmigrasi harus menjadi bagian dari solusi untuk menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang mandiri dan berdaya saing. “Itulah sebabnya transformasi transmigrasi menjadi sangat penting. Tidak cukup hanya membangun rumah dan lahan pertanian, tapi harus ada industri, pendidikan, serta sistem ekonomi yang berkelanjutan di dalamnya,” jelasnya.
Respon terhadap Ketidakpastian Geopolitik
Dalam forum diskusi yang juga membahas dinamika geopolitik global, Menteri Iftitah mengangkat isu tentang open power politics dan peluang otonomi strategis di kawasan ASEAN. Menurutnya, memahami lanskap geopolitik sangat penting untuk menjaga harmonisasi pembangunan dalam negeri, khususnya di kawasan transmigrasi yang mulai menarik minat investasi asing.
“Dengan memahami lanskap geopolitik, diharapkan pembangunan kawasan transmigrasi dapat berjalan harmonis dan berkelanjutan. Pendekatan kami bersifat multidimensi—menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan pertahanan negara,” terangnya.
Indonesia, lanjutnya, tidak bisa lepas dari pengaruh rivalitas global, khususnya antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dalam konteks ini, ASEAN sebagai kekuatan menengah (middle power) harus cermat menjaga keseimbangan strategis di kawasan Asia Pasifik, termasuk dalam menyikapi isu Laut Tiongkok Selatan. Ketegangan di kawasan tersebut bisa berdampak pada stabilitas ekonomi regional, termasuk program transmigrasi yang kini difokuskan pada industrialisasi dan hilirisasi.
Pendekatan Edukatif dan Partisipatif
Salah satu pilar dari transformasi transmigrasi adalah pendekatan partisipatif melalui program “Transmigrasi Patriot”. Dalam program ini, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima bantuan, melainkan sebagai aktor utama pembangunan kawasan. Mereka dilibatkan dalam pembentukan korporasi komunitas, di mana kepemilikan saham dikelola secara kolektif.
“Konsep ini menempatkan masyarakat sebagai pemilik sekaligus penggerak ekonomi. Mereka ikut dalam pengambilan keputusan, merasakan langsung manfaatnya, dan bertanggung jawab atas keberlanjutan kawasan transmigrasi,” ujar Menteri Iftitah.
Pentingnya pendekatan edukatif juga ditekankan. Pemerintah tidak serta-merta memberikan fasilitas tanpa proses pendampingan dan pelatihan. Masyarakat dibekali pengetahuan teknis dan manajerial agar dapat menjalankan usaha secara profesional. “Pemberian hak bukan cuma-cuma, tapi melalui proses edukasi dan pemberdayaan,” tambahnya.
Masyarakat sebagai Subjek Pembangunan
Transformasi transmigrasi yang digagas Kementerian Transmigrasi ini berpijak pada prinsip bahwa masyarakat harus menjadi subjek, bukan objek, dari pembangunan. Perubahan paradigma ini dianggap kunci untuk menciptakan kawasan transmigrasi yang berdaya saing tinggi dan tidak tergantung pada bantuan pemerintah pusat dalam jangka panjang.
“Ketika masyarakat mulai melihat perubahan nyata dan manfaatnya, maka penerimaan itu tumbuh dengan sendirinya. Semua dilakukan secara bertahap dan pelan-pelan, sesuai perkembangan zaman,” tutup Menteri Iftitah.
Penutup
Di tengah gejolak geopolitik dunia, Indonesia harus tetap fokus pada upaya membangun ketahanan ekonomi nasional. Transformasi transmigrasi menjadi salah satu jawaban strategis untuk mendistribusikan pertumbuhan ekonomi secara merata, memperkuat daya tahan daerah terhadap krisis global, dan menciptakan masyarakat mandiri yang siap menghadapi tantangan zaman. Melalui konsep Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi dan program Transmigrasi Patriot, Indonesia melangkah maju menuju kemandirian dan keseimbangan pembangunan yang lebih adil dan merata.
Penulis: Tim Media Konstruksi
Untuk mengetahui berita lainnya Baca di: www.mediakonstruksi.id/berita/, www.mediakonstruksi.id/info/
