Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanegara menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memenuhi hak warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau, yang mengikuti program transmigrasi lokal ke sejumlah wilayah di provinsi tersebut. Salah satu upaya untuk memenuhi hak warga tersebut adalah dengan memberikan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lahan tempat tinggal mereka di Kampung Tanjung Banun.
Pemberian SHM ini merupakan salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah untuk menyejahterakan rakyat. Sebanyak 68 Kepala Keluarga (KK) telah menerima SHM secara simbolis dari Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Total 961 KK telah bersedia untuk melakukan relokasi dari tempat tinggal mereka semula ke Tanjung Banun sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik lahan dengan warga setempat yang terdampak pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City.
Pihak Kementerian Transmigrasi (Kementrans) juga berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar SHM bagi para warga yang direlokasi dapat segera diserahkan.
Untuk menyelesaikan konflik lahan di wilayah Rempang, Kementrans mengganti konsep relokasi dengan konsep transmigrasi lokal. Dengan demikian, pemerintah dapat menjamin kepemilikan lahan, ketersediaan rumah hunian yang layak, serta lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Selain mengusahakan pemberian SHM, Kementrans juga akan membangun 500 unit rumah untuk menampung warga lainnya serta menyiapkan dermaga pelabuhan ikan dan sejumlah perahu nelayan untuk membantu masyarakat mendapatkan mata pencaharian.
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal program transmigrasi lokal di Kawasan Transmigrasi Batam-Rempang-Galang (Barelang) yang direncanakan dibangun seluas lebih dari 78.000 hektar. Program ini merupakan amanah Presiden Prabowo Subianto agar Kepulauan Riau semakin maju, semakin sejahtera dan bisa setara dengan negara tetangga Singapura.
Dalam pelaksanaan program transmigrasi lokal ini, pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak warga Rempang dapat dipenuhi secara penuh. Pemberian SHM, pembangunan rumah, dan penyediaan lapangan pekerjaan merupakan beberapa contoh upaya pemerintah untuk menyejahterakan warga.
Namun, perlu diingat bahwa program transmigrasi lokal ini juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem.
Dengan demikian, program transmigrasi lokal di Kawasan Transmigrasi Batam-Rempang-Galang (Barelang) dapat menjadi contoh baik dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Penulis: Tim Media Konstruksi
Untuk mengetahui berita lainnya Baca di: www.mediakonstruksi.id/berita/, www.mediakonstruksi.id/info/
